Kepala Dinas Kebudayaan NTB Muhamad Ihwan (kanan) berdialog dengan aparat keamanan saat meninjau kondisi pasca kebakaran yang melanda Kampung Adat Sade di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (Antara)
Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah telah berkomunikasi dengan negara-negara tetangga terkait dampak asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Prasetyo mengatakan komunikasi tersebut dilakukan melalui jalur informal maupun formal yang dijalankan Menteri Luar Negeri Sugiono.
"Kalau secara informal ada, secara formal memang sebagai negara tetangga kan juga melalui Pak Menlu tentu ada komunikasi. Makanya kita berusaha secepatnya untuk menangani karhutla ini," ujar Prasetyo di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Minggu, 23 Agustus 2026.
Menurut Prasetyo, komunikasi dengan negara tetangga dilakukan bersamaan dengan percepatan penanganan karhutla di dalam negeri. Pemerintah terus memperkuat upaya pengendalian melalui koordinasi lintas sektor.
Sejumlah peralatan, seperti helikopter water bombing dan alat pelindung diri (APD), telah ditambahkan untuk mendukung penanganan karhutla. Pemerintah juga menambah personel di sejumlah wilayah terdampak.
Selain itu, pemerintah pusat membagi penugasan kepada sejumlah pejabat setingkat menteri untuk memberikan perhatian khusus terhadap penanganan karhutla di berbagai daerah.
"Jadi memang kita bagi tugas untuk atensi Kalimantan Barat, Tengah dan seterusnya. Memang kita atur seperti itu," ujarnya.
Pembagian tugas tersebut melibatkan sejumlah pejabat, antara lain Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago serta Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno.
Baca juga: Menhut Pastikan Operasi Pemadaman Karhutla Kalsel Diperkuat
Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak juga mendapat tanggung jawab untuk memberikan perhatian terhadap salah satu wilayah dalam penanganan karhutla.
Namun, Prasetyo menegaskan pembagian wilayah tersebut bukan berarti para pejabat hanya bertanggung jawab atas daerah yang telah ditentukan. Menurutnya, pembagian tersebut bertujuan mempercepat penanganan di lapangan.
"Jangan juga diartikan tidak bertanggung jawab dengan daerah yang lain. Ini hanya membagi atensi supaya ada percepatan," katanya.
Terkait wacana pembentukan satuan tugas (satgas) khusus karhutla, Prasetyo mengatakan pemerintah belum melihat kebutuhan untuk membuat struktur baru. Ia menilai koordinasi lintas sektor yang telah berjalan cukup kuat untuk menangani karhutla.
"Saya kira belum, karena kemarin hasil dari lapangan penanganan yang itu juga kita koordinasi lintas sektor juga sudah cukup kuat," katanya.
Prasetyo menambahkan, tiga batalion juga telah dikerahkan untuk memperkuat penanganan karhutla. Pemerintah terus mengerahkan berbagai unsur dan sumber daya agar kebakaran dapat segera dikendalikan dan dampaknya tidak meluas.
"Sama-sama kita kroyok," ucap Prasetyo.
Sebelumnya, pemerintah meningkatkan pengendalian karhutla di wilayah Kalimantan dan Sumatera dengan mengerahkan 12.880 personel untuk pemadaman, operasi modifikasi cuaca (OMC), serta pemantauan kualitas udara.
Baca Juga: Pemerintah Tunjuk Sejumlah Menteri untuk Pimpin Penanganan Karhutla per Wilayah
Presiden Prabowo Subianto juga memimpin rapat penanganan karhutla di Kalimantan dan berkoordinasi dengan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Kalimantan Tengah pada Sabtu, 22 Agustus 2026.
Dalam rapat tersebut, pemerintah mengarahkan penambahan alat dan fasilitas pendukung pemadaman, antara lain empat helikopter water bombing, 100 unit pompa air, 2.000 unit APD, cangkul gepyok, sumur bor, serta selang air.
(Sumber: Antara)
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
