Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya menjawab pertanyaan wartawan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/4/2026). (ANTARA/Fath Putra Mulya) (Antara)
Ntvnews.id, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengusulkan pembentukan badan khusus untuk menangani masalah tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Menurut Ketua Komisi XIII DPR Willy Aditya, pembentukan lembaga khusus itu berpeluang untuk dibahas lebih lanjut dalam revisi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang TPPO.
"Karena hampir semua extraordinary crime itu ada badan yang menangani. Untuk itu, kita lihat dalam revisi ini (Undang-Undang TPPO) arahnya akan ke mana. Apakah dibutuhkan setingkat badan?" ujarnya, Kamis, 20 Agustus 2026.
Ia memandang, pembentukan badan khusus itu dibutuhkan mengingat perkembangan modus kasus. Apalagi TPPO dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa.
"Terbuka peluang untuk membuat badan itu. Sangat terbuka saya pikir karena extraordinary (crime) selalu refer (merujuk) ke sana," kata dia.
Menurutnya, karakter TPPO terus berkembang seiring digitalisasi. Modus kejahatannya tak lagi terbatas pada eksploitasi pekerja migran, namun juga mencakup penipuan daring, eksploitasi seksual, sampai perdagangan organ tubuh jejaring internasional.
Ketika memberantas TPPO, negara melawan sindikat yang terorganisasi dengan baik, sementara korban diisolasi dan dijebak.
"Jadi, tidak apple-to-apple (setara)," ucapnya.
Atas itu, Willy menilai penanganan TPPO membutuhkan koordinasi yang lebih kuat, baik di kancah bilateral, multilateral, maupun regional ASEAN.
"Selama ini Indonesia dikenal sebagai leader (pemimpin) kawasan. Kita harus memulai itu," tandasnya.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
