BPOM Ungkap Kekurangan 4.000 Pegawai untuk Dukung Program Nasional

Ntvnews.id, Jakarta - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengungkapkan kebutuhan tambahan sekitar 4.000 pegawai untuk menunjang pelaksanaan sejumlah program prioritas nasional, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), serta pendampingan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan jumlah pegawai yang tersedia saat ini belum mencukupi kebutuhan lembaga dalam menjalankan berbagai tugas tersebut.

"Badan POM dengan keterbatasan yang kita miliki yang jumlah pegawainya 6.431 orang, yang pada prinsipnya berdasarkan kebutuhan sebetulnya kita butuhkan 10.710 orang. Jadi baru sekitar 60 persen ketercukupan," kata Kepala BPOM Taruna Ikrar di Jakarta, Selasa.

Ia menjelaskan BPOM harus mendukung pengawasan terhadap sekitar 32.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan 83.000 KDMP. Selain itu, BPOM juga mendapat tugas untuk mendukung 4,3 juta UMKM.

Taruna turut menyoroti perkembangan tantangan pengawasan obat dan makanan yang semakin kompleks. Menurutnya, perkembangan teknologi membuat batas antarnegara semakin sulit menjadi pembatas, sehingga peristiwa di satu negara dapat berdampak terhadap negara lain.

Baca juga: BPOM Dorong Pengembangan Probiotik Lewat Penguatan Riset dan Regulasi

"Tahun lalu saja kami mengidentifikasi 1,3 juta tautan yang menyangkut ketidaksesuaian aturan, artinya terdapat pelanggaran yang sifatnya online. Jadi mayoritas pelanggaran-pelanggaran yang berhubungan dengan obat dan makanan, termasuk kosmetik, suplemen, dan seterusnya itu pada umumnya sekarang dijual secara online. Dan itu tidak berdasarkan dari negara mana," katanya.

Selain menjalankan fungsi pengawasan, BPOM sebagai salah satu Otoritas Terdaftar WHO (WHO-Listed Authority) juga mendapat tugas memastikan rempah-rempah yang akan dikirim ke Amerika Serikat memiliki sertifikasi dari BPOM.

Untuk menghadapi berbagai tantangan tersebut, Taruna menilai BPOM membutuhkan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kompetensi memadai. Pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) juga dinilai penting untuk membantu upaya pencegahan dan penindakan.

Taruna mengatakan setiap orang memiliki tujuan dan keinginan untuk berkembang dalam karier. Menurutnya, seseorang yang awalnya menjalankan jabatan fungsional dapat memiliki keinginan untuk menduduki posisi kepemimpinan.

"Jika didasarkan pada sistem penilaian yang objektif, maka sebagai manusia, sebagai pemimpin, tentu ada aspek-aspek subjektif kepentingan yang akan melibatkan kita sebagai pengambil keputusan. Oleh karena itu dengan pemanfaatan sistem meritokrasi BPOM yang berbasis SDM dengan berbasis penggunaan AI, artinya objektivitas semakin ditingkatkan," katanya.

Baca juga: 1,3 Ton Ketamin Dimusnahkan di Batam, Kepala BPOM: Tak Ada Ruang Bagi Racun Generasi Bangsa

Ia menegaskan AI berfungsi sebagai sarana pendukung, sedangkan faktor utama dalam pengambilan keputusan tetap berada pada kebijaksanaan manusia, khususnya para pemimpin.

"Transformasi digital dalam pengelolaan SDM tidak akan pernah berhasil jika hanya berfokus pada teknologi," katanya.

(Sumber: Antara)