Wasekjen MUI M. Ihsan Tanjung Soroti Komisaris BUMN, Sebut Banyak Diisi Tim Sukses

Ntvnews.id, Jakarta - Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) M. Ihsan Tanjung menyoroti penunjukan komisaris badan usaha milik negara (BUMN) yang dinilainya masih sarat kepentingan politik.

Pernyataan tersebut disampaikan M. Ihsan dalam program baru Nusantara TV bertajuk Suara Nusantara yang ditayangkan perdana pada Rabu (12/8/2026) pukul 20.00 WIB.

Dalam kesempatan itu, Ihsan menyinggung adanya pihak-pihak yang dinilai memiliki kedekatan dengan kekuasaan atau pernah menjadi bagian dari tim sukses, tetapi kemudian mendapat posisi sebagai komisaris BUMN.

"Komisaris itu isinya tim sukses semua. Komisaris BUMN itu isinya tim sukses. Cek saja, berapa banyak yang kemudian pembantu artis jadi tim sukses, jadi komisaris," kata Ihsan.

Ihsan kemudian mengingatkan agar loyalitas kepada pemerintah tidak dimaknai sebagai loyalitas kepada sosok atau kelompok tertentu.

Menurut dia, kepentingan nasional harus menjadi prioritas utama dalam menjalankan pemerintahan maupun mengelola perusahaan milik negara.

"Jangan setia sama Prabowo, setialah terhadap kepentingan nasional. Itu terus-menerus disampaikan, mudah-mudahan tinggal dijalankan," ujarnya.

Ihsan mengaku sebenarnya tidak ingin membahas persoalan penunjukan komisaris BUMN dalam diskusi tersebut. Namun, dia merasa terpancing setelah isu itu disinggung dalam pembicaraan.

"Saya sedih sekali. Saya tidak mau bahas itu, tapi beliau pancing saya untuk bahas itu," kata Ihsan.

Ia pun meminta agar persoalan tersebut dilihat berdasarkan data, termasuk mengenai latar belakang orang-orang yang ditunjuk menjadi komisaris BUMN.

Baca juga: Abraham Samad: Hukuman Mati Koruptor Cuma Omon-Omon, DPR "Lip Service" Aja!

"Kan datanya lengkap. Sajikan data, semuanya siapa komisaris, itu pembantu artisnya bisa jadi komisaris. Jadi tolonglah, jangan saya dipancing," ujarnya.

Selain persoalan komisaris BUMN, Ihsan juga menyinggung program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia meminta agar pembahasan mengenai program tersebut dilakukan secara hati-hati karena menurutnya terdapat persoalan di tingkat pelaksana.

"Jangan bahas MBG. Kenapa? MBG itu yang menikmati timnya Pilpres," kata Ihsan.

Meski demikian, Ihsan menegaskan dirinya tidak sedang menuduh pihak tertentu. Ia mengatakan persoalan yang ingin disoroti adalah potensi konflik di tingkat bawah akibat pembagian atau pelaksanaan program yang dinilai tidak tepat.

"Saya tidak menuduh. Maksud saya, Pak Rico janganlah masuk ke situ. Karena MBG itu ramai. Karena kemudian sampai ke bawah itu, perang antara kelompok yang jadi tim sukses," tuturnya.

Dalam diskusi yang sama, Ihsan juga menyoroti anggapan bahwa kenaikan gaji aparatur secara signifikan otomatis akan meningkatkan kinerja. Ia mempertanyakan efektivitas kebijakan tersebut apabila tidak dibarengi perubahan budaya kerja dan pengawasan.

Ia kemudian mengutip perumpamaan yang disampaikan salah satu peserta diskusi mengenai kondisi ketika kenaikan gaji tidak serta-merta menghasilkan peningkatan kinerja.

"Ternyata gaji naik itu enggak membuat perubahan kinerja," kata Ihsan.

Ihsan menilai, perbaikan tata kelola pemerintahan tidak cukup hanya dilakukan melalui peningkatan kesejahteraan. Menurut dia, perubahan juga membutuhkan pengawasan, keteladanan, serta sistem yang mampu memastikan aparatur bekerja sesuai tanggung jawabnya.