Bakom Yakin Suara Nusantara Jadi Penyeimbang Informasi Publik

Ntvnews.id, Jakarta - Deputi II Badan Komunikasi dan Informasi (BAKOM) RI, Timothy Ivan Triyono, menekankan pentingnya kehadiran media yang berbasis data dan berkualitas untuk menjaga ruang publik dari serangan disinformasi. Hal ini disampaikan Timothy saat menghadiri peluncuran program "Suara Nusantara" yang tayang perdana 12 Agustus 2026, di Nusantara TV.

Dalam sambutannya, Timothy memberikan apresiasi tinggi kepada pimpinan Nusantara TV, Randy Tampubolon, yang tetap berkomitmen memberikan kontribusi bagi bangsa di tengah dinamika industri media yang penuh tantangan.

"Kami sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Pak Randy. Di tengah dunia media yang sedang struggling, beliau-beliau ini tidak pernah lelah berpikir apa yang bisa dikontribusikan untuk bangsa ini, meskipun kita tahu biaya produksi itu mahal," ujar Timothy, di NT Tower, 12 Agustus 2026.

Timothy mengungkapkan bahwa saat ini BAKOM RI memetakan lanskap media di Indonesia ke dalam empat kategori: media mainstream, media sosial, new media (termasuk homeless media), dan yang terakhir adalah media DFK.

Menurut Timothy, media DFK adalah jenis media yang memiliki agenda khusus untuk memproduksi narasi negatif terhadap pemerintah. Ia menyebut media jenis ini tidak lagi sekadar menggunakan prinsip 5W+1H (Who, What, Where, When, Why, dan How), melainkan menambahkannya dengan rumus "F" dan "S".

"F itu adalah Framing. 5W+1H-nya bisa sama, tapi begitu keluar di portal atau media sosial, yang membedakan adalah framing-nya. Apa pun yang dilakukan Presiden Prabowo selalu dianggap salah," jelasnya.

Sedangkan "S" merujuk pada Script. Timothy menilai ada pihak yang sudah memiliki skrip di alam pikirnya bahwa pemerintah tidak memiliki prestasi. 

"Sudah tertanam bahwa apa pun yang dilakukan pemerintah itu tidak ada bagusnya. Inilah tugas Bakom dan sahabat-sahabat media seperti Suara Nusantara untuk mewarnai ruang publik dengan data yang berkualitas," tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut, Timothy juga mengklarifikasi kritik di media sosial yang sempat viral, yang membandingkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan kondisi bangunan sekolah yang rusak. Ia menegaskan bahwa pemerintah sangat peduli terhadap infrastruktur pendidikan, namun segala sesuatu harus melalui prosedur tata kelola yang akuntabel.

"Bukan berarti Presiden tidak peduli sekolah roboh. Justru di tahun 2025, Presiden Prabowo sudah merencanakan revitalisasi 16.100 sekolah, dan tahun ini akan diselesaikan 70.000 sekolah. Total ada 86.000 sekolah yang diperbaiki dalam dua tahun ini," ungkap Timothy.

Ia menjelaskan bahwa proses perbaikan membutuhkan waktu karena harus melalui mekanisme anggaran di Kementerian Keuangan, serta penelaahan dari LKPP, BPKP, dan instansi terkait lainnya demi memastikan transparansi.

"Kita tidak bisa 'trabas-trabas' saja karena semua harus pruden dan akuntabel. Sekolah yang viral itu sudah masuk daftar prioritas, tinggal menunggu proses administrasi anggaran (ABT) dari Kemendikdasmen ke Kemenkeu," tegasnya.

Lebih lanjut, Timothy mengajak seluruh elemen media, termasuk Nusantara TV, untuk bersama-sama mengawal pesan-pesan kenegaraan yang akan disampaikan Presiden Prabowo pada pidato 14 Agustus mendatang.

Ia meyakini bahwa gagasan dan kebijakan baru yang akan disampaikan Presiden adalah langkah fundamental untuk membawa Indonesia menuju kedaulatan, keadilan, dan kemakmuran.

"Kami di Bakom berusaha terus menjaga agar visi-misi Bapak Presiden dan pidato-pidatonya bisa ter-deliver dengan baik kepada masyarakat. Kami yakin Nusantara TV dapat terus mewarnai ruang publik dengan informasi yang membangun," pungkasnya.