Erick Thohir Sebut Tata Kelola Kemenpora Mulai "Naik Kelas"

Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menyebut Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) mengalami peningkatan dalam tata kelola pemerintahan. Perbaikan tersebut terlihat dari transformasi birokrasi hingga tindak lanjut atas temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Erick mengatakan tindak lanjut temuan BPK di Kemenpora kini mencapai 81 persen. Angka tersebut berada di atas rata-rata kementerian dan lembaga lain yang tercatat sebesar 76 persen.

"Rata-rata untuk kementerian K/L (kementerian/lembaga) lain itu 76 persen. Berarti Kemenpora udah naik kelas ini, ya," kata Erick kepada pewarta di Kantor Kemenpora, Senayan, Jakarta, Rabu, 12 Agustus 2026.

Selain peningkatan tindak lanjut temuan BPK, Kemenpora kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Erick menilai capaian tersebut menunjukkan adanya perkembangan dalam pengelolaan serta pertanggungjawaban keuangan negara.

Baca Juga: Erick Thohir: Timnas Indonesia Bisa Turunkan Pemain Terbaik di FIFA ASEAN Cup

“Kami mendapatkan WTP kembali. Ya, ini hal yang sangat positif. Di mana juga BPK senang sekali bahwa untuk hasil temuan BPK yang selama ini menjadi kendala, kami tuh sekarang sudah di 81 persen," ujar Erick.

Meski telah mencatat sejumlah perkembangan, Erick menegaskan Kemenpora masih harus meningkatkan kualitas tata kelola dan pertanggungjawaban keuangan negara.

Penilaian transformasi birokrasi Kemenpora juga mengalami peningkatan hingga mencapai 83 persen. Menurut Erick, pencapaian tersebut tidak terlepas dari arahan Presiden Prabowo Subianto serta pendampingan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).

"Dan tentu target 83 persen ini belum target yang kami inginkan, kami akan terus walaupun sudah jauh meningkat dari sebelumnya," katanya.

Baca Juga: Pramono Tawarkan 2 Venue untuk FIFA ASEAN Cup 2026 ke Erick Thohir

Untuk memperkuat transparansi anggaran, Erick meminta seluruh jajaran Kemenpora menerapkan sistem e-procurement dan e-budgeting dalam pengelolaan keuangan.

"Jadi semuanya harus transparan, tidak ada hal-hal seperti dulu-dulu sehingga anggaran ini bisa dikorupsi atau dimain-mainkan," ujar dia.

Perbaikan tata kelola juga diterapkan dalam pengelolaan anggaran pemusatan latihan nasional (pelatnas). Erick mengatakan pembiayaan pelatnas kini menggunakan indikator kinerja utama atau Key Performance Indicator (KPI).

Melalui sistem tersebut, anggaran pelatnas diarahkan berdasarkan cabang olahraga, nomor pertandingan, atlet, serta target kompetisi yang telah ditentukan.

"Dan kami dari Kemenpora seluruh anggaran pelatnas ini sudah memakai sistem KPI, targeted. Cabang olahraganya apa, nomornya apa, atletnya siapa. Ya, jadi ini benar-benar targeted," kata Erick.

Erick berharap penerapan sistem tersebut dapat membuat penggunaan anggaran olahraga nasional semakin transparan dan terukur. Anggaran juga diharapkan dapat disalurkan sesuai target prestasi yang telah ditetapkan untuk setiap atlet.

(Sumber: Antara)