Kepala BGN Sudaryono dalam forum diskusi MBG yang digelar di Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Jakarta, pada Rabu, 5 Agustus 2026 malam. (Antara)
Ntvnews.id, Jakarta - Badan Gizi Nasional (BGN) terus menyempurnakan sekaligus mengintegrasikan data lintas kementerian dan lembaga guna memastikan tidak ada identitas ganda dalam penyaluran Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kepala BGN Sudaryono mengatakan proses sinkronisasi dilakukan karena masih ditemukan penerima manfaat yang tercatat lebih dari satu kali pada basis data kementerian yang berbeda.
"Ada beberapa contoh, misalnya ada anak yang terdata di madrasah tsanawiyah, tetapi juga merupakan santri pondok pesantren. Di data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), ia tercatat sebagai siswa, di Kementerian Agama, ia tercatat sebagai santri, nah, data seperti itu kita rapikan semua," kata Sudaryono di Jakarta, Kamis, 6 Agustus 2026.
Dalam rapat koordinasi terbatas di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Sudaryono mengungkapkan pihaknya berhasil mengurangi sekitar enam juta data ganda melalui koordinasi bersama Kemendikdasmen, Kemendukbangga/BKKBN, Kementerian Agama, dan Kementerian Kesehatan agar seluruh data penerima saling terintegrasi.
Baca Juga: BGN Percepat Pembangunan SPPG di Wilayah 3T, Ditargetkan Rampung dalam Sepekan
"Kalau tidak salah ada pengurangan sekitar enam juta data ganda," ucap Sudaryono.
Selain pembenahan data, BGN juga memberikan tenggat hingga Minggu, 10 Agustus 2026, kepada seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk melengkapi Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS).
"Ternyata ada dapur-dapur yang sudah lama beroperasi tetapi belum melengkapi SLHS. Kami menduga salah satu penyebab yang menjadi perhatian adalah kalau dapurnya tidak memenuhi standar higienis tentu berbahaya, oleh karena itu, kami beri kesempatan sampai 10 Agustus untuk melengkapinya, kalau ternyata sampai tanggal 10 Agustus tidak diurus, tentu akan kita investigasi," paparnya.
Di sisi lain, BGN juga mempercepat pembangunan sekaligus pengoperasian SPPG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya memperbaiki tata kelola Program MBG dengan target penyelesaian dalam satu pekan.
Baca Juga: BGN Tetapkan Tenggat 10 Agustus 2026 bagi SPPG untuk Lengkapi Sertifikat Higiene
Percepatan pembangunan dilakukan berdasarkan pemetaan data sehingga program dapat lebih cepat menjangkau daerah yang paling membutuhkan, seperti Papua, Nusa Tenggara Timur (NTT), Maluku, serta sejumlah wilayah 3T lainnya.
"Wilayah Papua, NTT, Nias, Maluku, Maluku Utara, dan daerah-daerah yang jauh menjadi prioritas karena masyarakat di sana sangat membutuhkan. Arahan Bapak Menko Pangan bersama seluruh kementerian dan lembaga adalah memastikan pelaksanaannya berjalan cepat, tepat sasaran, dan terkoordinasi dengan baik," katanya.
Menurut Sudaryono, pembangunan SPPG di kawasan 3T diprioritaskan karena sebagian besar daerah tersebut masih memiliki angka prevalensi stunting yang tinggi. Oleh sebab itu, target penyelesaian yang sebelumnya direncanakan selama satu bulan dipercepat menjadi satu minggu agar manfaat Program MBG dapat segera dirasakan masyarakat.
(Sumber: Antara)
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
