Hasan Nasbi Sebut Makalah MBG untuk Nominasi Nobel Perdamaian Bukan dari Pemerintah

Ntvnews.id, Jakarta - Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasbi mengatakan makalah yang mengusulkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai nominasi Nobel Perdamaian 2026 kemungkinan bukan berasal dari pemerintah.

"Kayaknya bukan dari pemerintah itu, saya rasa enggak ada dari pemerintah, entah siapa itu. Kita harus cek," kata Hasan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis, 6 Agustus 2026.

Sementara itu, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI M Qodari menyatakan pihaknya sedang melakukan penelusuran untuk mengetahui asal-usul makalah tersebut.

"Lagi investigasi," kata Qodari di Kantor Bakom RI, Jakarta, Rabu, 5 Agustus 2026.

Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Benni Irwan juga tengah melakukan pemeriksaan internal setelah kementeriannya turut dikaitkan dengan dokumen yang beredar tersebut.

Benni mengatakan pihaknya sedang memastikan keaslian surat Kemendagri bernomor ND/KIE/001/I/2026 yang beredar luas di media sosial. Ia ingin memastikan apakah surat tersebut memang diterbitkan secara resmi oleh Kemendagri.

Baca Juga: Soal Mal Banyak Pasang Pagar, Hasan Nasbi: Kita Doakan Bangsa Kita Aman

"Ya itu kan tidak hanya dari Kemendagri ya, ada beberapa lembaga yang ada di situ, terkait dengan kemendagri dari pagi kami sudah dapat informasi itu, sekarang lagi di klarifikasi, apakah itu memang Kemendagri secara kelembagaan atau bagaimana, kemudian apakah surat yang disampaikan itu bener dari Kemendagri atau apa kita pastikan dulu," kata Benni.

Benni juga mengonfirmasi persoalan tersebut kepada Institut Pemerintah Dalam Negeri (IPDN). Langkah itu dilakukan karena terdapat nama seorang pegawai yang tercantum dalam makalah yang beredar.

"Saya sudah klarifikasi ke IPDN. Itu bukan dari IPDN. Kita sudah telepon Pak Rektor itu bukan dari IPDN," kata Benni.

Ia menjelaskan bahwa terdapat seorang staf bernama Ashar yang bekerja di Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Dirjen Polpum) Kemendagri. Karena namanya tercantum dalam dokumen tersebut, Dirjen Polpum meminta dilakukan pemeriksaan internal.

Hasan Nasbi (NTVnews)

"Tapi memang ada staf yang namanya Ashar itu di Dirjen Polpum. Nah itu yang tadi Pak Dirjen Polpum meminta klarifikasi secara internal Pak Akmal. Sejauh ini saya belum dapat hasil klarifikasi. Saya belum dapat update," imbuhnya.

Sebelumnya, makalah yang membahas program MBG dan diklaim akan diajukan sebagai kandidat Nobel Perdamaian 2026 ramai diperbincangkan di media sosial.

Meski demikian, Benni mengatakan pihaknya masih menunggu hasil pemeriksaan internal untuk mengetahui lebih lanjut mengenai dokumen tersebut.

Salah satu akun yang membagikan potongan makalah tersebut di platform X adalah @Txtdariugm. Akun tersebut mengunggah klaim mengenai dokumen yang mencantumkan nama salah satu penulis yang dikaitkan dengan Presiden Prabowo Subianto.

"Nemu paper salah satu author-nya @prabowo paper-nya sebagai ajuan Program MBG untuk diajukan dalam Nobel Perdamaian 2026," cuit akun tersebut.