Ntvnews.id, Tel Aviv - Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyambut baik syarat baru yang diajukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump terkait kerja sama program pengayaan uranium untuk energi nuklir antara AS dan Arab Saudi.
Trump sebelumnya menyatakan program tersebut hanya dapat direalisasikan apabila Arab Saudi bergabung dalam Perjanjian Abraham Accord. Artinya, Riyadh harus lebih dulu menormalisasi hubungan diplomatik dengan Israel.
Kesepakatan mengenai kerja sama nuklir itu sendiri sebelumnya telah ditandatangani oleh Menteri Energi dari kedua negara.
Menanggapi syarat tersebut, Netanyahu menilai bergabungnya Arab Saudi ke dalam Abraham Accord akan menjadi lompatan bersejarah bagi perdamaian di Timur Tengah.
Melalui unggahan di Truth Social, Trump menjelaskan bahwa kerja sama nuklir tersebut hanya ditujukan untuk kepentingan sipil atau nonmiliter, "seperti yang sudah dimiliki Iran, Uni Emirat Arab, dan negara-negara lain".
Trump juga menegaskan bahwa skema kerja sama itu tidak akan mencakup pengayaan uranium.
Meski demikian, menurut Trump, peluang terlaksananya kesepakatan tersebut sepenuhnya bergantung pada keikutsertaan Arab Saudi dalam Abraham Accords.
Baca Juga: Trump Jamin Netanyahu Tak Bakal Ditangkap Jika Berkunjung ke AS
Hingga kini, pemerintah Arab Saudi belum memberikan tanggapan resmi atas pernyataan Trump tersebut.
Netanyahu optimistis Riyadh pada akhirnya akan bergabung dalam Abraham Accord demi mewujudkan program kerja sama nuklir dengan Amerika Serikat.
Namun, sejak awal Arab Saudi menegaskan tidak akan mengakui maupun menjalin hubungan diplomatik dengan Israel sebelum Palestina memperoleh kemerdekaan.
Abraham Accord merupakan perjanjian normalisasi hubungan antara Israel dan sejumlah negara Arab-Muslim yang diprakarsai Trump pada masa jabatan pertamanya sebagai presiden AS. Sejauh ini, Bahrain, Uni Emirat Arab (UEA), Maroko, dan Sudan telah menjadi negara yang menandatangani kesepakatan tersebut.
Sebelumnya, Arab Saudi dan Israel sempat berada di ambang normalisasi hubungan. Namun, proses itu terhenti setelah Israel melancarkan operasi militer besar-besaran di Jalur Gaza, Palestina.
Arsip foto - Pemimpin otoritas Israel Benjamin Netanyahu (kiri) bersama Presiden AS Donald Trump. (ANTARA)