Alasan Trump Dukung Bos FIFA Jadi Sekjen PBB

Ntvnews.id, Washington D.C - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump disebut tengah mendorong Presiden Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA), Gianni Infantino, untuk menjadi Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) berikutnya. Trump dikabarkan menilai Infantino memiliki kemampuan istimewa untuk menyatukan orang-orang, sehingga dianggap layak memimpin organisasi dunia tersebut.

Dilansir dari AFP, Kamis, 23 Juli 2026, Kabar itu mencuat setelah Trump dan Infantino menjadi sorotan publik terkait kontroversi sanksi terhadap pemain tim nasional Amerika Serikat, Folarin Balogun, pada ajang Piala Dunia 2026.

Balogun sebelumnya menerima kartu merah saat laga babak 32 besar melawan Bosnia usai secara tidak sengaja menginjak bek Tarik Muharemovic. Berdasarkan regulasi FIFA, kartu merah langsung membuat pemain otomatis menjalani larangan tampil satu pertandingan tanpa bisa mengajukan banding.

Dengan aturan tersebut, Balogun seharusnya tidak dapat memperkuat Amerika Serikat saat menghadapi Belgia pada babak 16 besar.

Namun, Trump menolak menerima keputusan itu. Menurut laporan New York Times yang mengutip tiga sumber anonim, Trump menghubungi Infantino dan meminta agar keputusan tersebut ditinjau kembali.

Tak lama kemudian, FIFA mengambil langkah yang dinilai tidak biasa dengan menangguhkan hukuman larangan bermain tersebut selama satu tahun. Keputusan itu mengejutkan Asosiasi Sepak Bola Belgia, sementara Trump menyambutnya dengan antusias.

Baca Juga: Trump Siapkan Skema Tarif Baru untuk Impor dari 60 Negara

"Terima kasih kepada FIFA karena telah melakukan hal yang benar, dan membalikkan ketidakadilan besar!" tulis Trump melalui platform Truth Social.

Belakangan, media Amerika Serikat New York Post, mengutip sumber yang dekat dengan Trump, melaporkan bahwa Presiden AS itu ingin mengusung Infantino sebagai calon Sekretaris Jenderal PBB.

Menurut sumber tersebut, Trump menilai Infantino "dihormati oleh semua orang di seluruh dunia". Ia juga disebut "mengakui bahwa dia (Infantino-red) memiliki kemampuan istimewa untuk menyatukan orang-orang".

Infantino yang kini berusia 56 tahun telah memimpin FIFA sejak 2016. Selama penyelenggaraan Piala Dunia tahun ini, ia diketahui menjalin hubungan yang semakin erat dengan Trump.

Presiden FIFA kelahiran Swiss itu juga beberapa kali menunjukkan kedekatannya dengan Trump, termasuk saat memberikan FIFA Peace Prize atau penghargaan perdamaian pertama yang pernah diterbitkan FIFA kepada Trump pada Desember tahun lalu.

Hingga kini, Gedung Putih belum memberikan tanggapan resmi terkait laporan tersebut.

Arsip - Presiden AS Donald Trump menggelar konferensi pers di Kompleks Kepresidenan sebagai bagian dari KTT NATO ke-36 para Kepala Negara dan Pemerintahan di Ankara, Turkiye, pada 8 Juli 2026 (Antara)

Isu ini muncul menjelang berakhirnya masa jabatan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres pada Desember 2026 setelah menyelesaikan dua periode kepemimpinan.

Pengganti Guterres akan mulai menjabat pada 1 Januari 2027 dengan masa tugas selama lima tahun. Sesuai Pasal 97 Piagam PBB, Sekretaris Jenderal dipilih oleh Majelis Umum berdasarkan rekomendasi Dewan Keamanan PBB.

Agar dapat menduduki jabatan tersebut, Infantino harus lebih dulu memperoleh dukungan Dewan Keamanan PBB yang beranggotakan 15 negara. Proses itu juga memungkinkan salah satu dari lima anggota tetap menggunakan hak veto sebelum pencalonannya disahkan oleh Majelis Umum.

Selama ini, Trump beberapa kali mengkritik PBB karena dinilai gagal berperan lebih aktif dalam menyelesaikan berbagai konflik global.

Pada tahun lalu, Trump membentuk Dewan Perdamaian (Board of Peace) yang dipimpin Amerika Serikat. Langkah itu memicu spekulasi bahwa pemerintahannya tengah menyiapkan alternatif bagi PBB dalam upaya mendorong berbagai perjanjian damai, termasuk konflik antara Israel dan Hamas di Jalur Gaza. Meski demikian, Trump telah membantah anggapan tersebut.

Sejak kembali menjabat sebagai Presiden AS tahun lalu, Trump juga memangkas secara signifikan kontribusi pendanaan Amerika Serikat kepada PBB serta menarik negaranya keluar dari sejumlah badan di bawah naungan PBB, termasuk Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).