Pramono Anung (Ntvnews.id/Adiansyah)
Ntvnews.id, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan bahwa saat ini masih mengkaji terkait usulan kenaikan tarif TransJakarta, termasuk tarif Transjabodetabek dan skema layanan Mikrotrans (JakLingko) yang diusulkan oleh Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ).
Pramono mengatakan, laporan resmi dari DTKJ telah diterima dan saat ini sedang dipelajari secara menyeluruh. Menurutnya, keputusan mengenai penyesuaian tarif transportasi publik akan diambil setelah pemerintah menyelesaikan berbagai perhitungan, terutama terkait besaran subsidi yang harus disiapkan.
"Laporan DTKJ sudah masuk kepada kami, kami sedang mempelajari itu. Dalam minggu-minggu depan ini kami segera menghitung kembali. Karena memang untuk memutuskan kenaikan Transjakarta dan semuanya termasuk Transjabodetabek, tentunya kami harus melihat bagaimana dengan subsidi yang harus dihitung dan dilakukan untuk itu," ucap Pramono di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu, 8 Juli 2026.
Baca Juga: Pramono Perintahkan Penanganan Jalan Ambles di Pulogadung Dipercepat
Ia menambahkan, kebijakan penyesuaian tarif tak bisa diputuskan secara tergesa-gesa. Pemprov DKI harus memastikan kemampuan anggaran daerah dalam memberikan subsidi agar layanan transportasi publik tetap berkualitas sekaligus terjangkau bagi masyarakat.
Baca Juga: Tarif Transjakarta Diusulkan Jadi Rp5.000
Bus Transjakarta. (Antara)
Menurut orang nomor satu di DKI tersebut, pembahasan mengenai tarif angkutan umum juga beriringan dengan proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bersama DPRD DKI Jakarta. Meski demikian, ia memastikan persoalan tersebut menjadi salah satu agenda prioritas pemerintah.
"Sekarang ini sedang dalam tahap pembahasan APBD dengan DPRD Provinsi DKI Jakarta, tetapi itu menjadi prioritas untuk segera diputuskan. Tetapi yang jelas saya dan Pak Wagub pasti mempertimbangkan apa, untuk kebaikan masyarakat kita," imbuhnya.
Pramono juga menegaskan bahwa setiap kebijakan yang diambil akan mempertimbangkan kepentingan masyarakat secara luas. Ia memastikan pemerintah tetap menjaga akses transportasi bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan melalui program tarif gratis.
Saat ini, Pemprov DKI Jakarta telah memberikan layanan transportasi umum gratis kepada 15 golongan masyarakat dan jumlah penerima manfaat tersebut terus diperluas.
"Karena 15 golongan kan kita terus tambah untuk kita gratiskan. Sehingga dengan demikian siapa pun yang nanti akan mengalami kenaikan pasti memang orang-orang yang mampu untuk itu. Sementara 15 golongan saya sekarang sudah minta untuk digalakkan dan mereka kita tetap kita gratiskan," tutup Pramono.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
