Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom), Muhammad Qodari. (Bakom)
Ntvnews.id, Jakarta - Pemerintah menegaskan komitmennya untuk memperkuat keandalan sistem kelistrikan nasional agar gangguan seperti pemadaman listrik di Sistem Jawa-Bali tidak kembali terulang.
Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan pasokan energi primer, peningkatan kesiapan pembangkit listrik, hingga percepatan transisi menuju energi baru terbarukan (EBT).
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom), Muhammad Qodari, mengatakan pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menginstruksikan PT PLN (Persero) untuk memastikan seluruh kebutuhan energi primer tersedia sesuai jumlah dan spesifikasi yang dibutuhkan.
"Pemerintah melalui Kementerian ESDM telah menginstruksikan PT PLN untuk memastikan ketersediaan energi primer sesuai jumlah dan spesifikasi yang dibutuhkan, memperkuat pengelolaan rantai pasok, meningkatkan kesiapan operasi sistem, serta mempercepat penyelesaian pemeliharaan pembangkit utama," ujar Qodari dalam jumpa pers, Kamis, 2 Juli 2026.
Menurut Qodari, berbagai langkah tersebut tidak hanya mempercepat pemulihan sistem kelistrikan di Pulau Jawa pascagangguan, tetapi juga memperkuat koordinasi antarpemangku kepentingan dalam menjaga stabilitas pasokan listrik.
Sebagai bagian dari penguatan koordinasi, Kementerian ESDM melalui Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan pada 25 Juni 2026 mengumpulkan seluruh pemilik badan usaha pembangkitan, baik dari PLN Group maupun Independent Power Producer (IPP), guna memperkuat komitmen bersama dalam menjaga kinerja operasional pembangkit, khususnya di Sistem Jawa-Bali.
Ke depan, pemerintah akan memperketat pengawasan dan mitigasi risiko di seluruh rantai pasok energi primer, mulai dari perencanaan pemeliharaan pembangkit, kesiapan cadangan energi, hingga koordinasi operasional antarpemangku kepentingan.
"Pemerintah akan terus memperkuat pengawasan dan mitigasi risiko di seluruh rantai pasok energi primer, mulai dari perencanaan pemeliharaan pembangkit, kesiapan cadangan energi, hingga koordinasi operasional antarpemangku kepentingan, agar kondisi serupa dapat dicegah sedini mungkin dan masyarakat tetap mendapatkan layanan listrik yang stabil dan berkelanjutan," katanya.
Amankan Pasokan Energi Primer hingga Kembangkan EBT
Selain memperkuat sistem yang telah ada, pemerintah juga menyiapkan pengembangan kapasitas pembangkit listrik melalui Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) 2025–2034.
Dalam periode tersebut, direncanakan penambahan kapasitas pembangkit baru sebesar 69,5 gigawatt (GW).
Dari total kapasitas tersebut, sebanyak 42,6 GW atau sekitar 61 persen akan berasal dari energi baru terbarukan.
Sementara itu, sistem penyimpanan energi, seperti baterai dan PLTA pumped storage, akan menyumbang 10,3 GW atau sekitar 15 persen.
"Sementara pembangkit fosil sebesar 16,6 GW atau 24 persen akan didominasi pembangkit berbahan bakar gas untuk menjaga fleksibilitas dan keandalan sistem," ungkap Qodari.
Di sisi lain, pemerintah juga terus mendorong diversifikasi sumber energi melalui pemanfaatan bahan bakar nabati.
Mulai 1 Juli 2026, pemerintah resmi menerapkan kebijakan biodiesel B50, yaitu campuran minyak solar dengan minyak sawit sebesar 50 persen.
Kebijakan tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 257.K/EK.01/MEM.E/2026 tentang Kewajiban Pencampuran Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel dengan Bahan Bakar Minyak berupa Minyak Solar sebesar 50 Persen dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan, yang ditandatangani Menteri ESDM Bahlil Lahadalia pada 17 Juni 2026.
Peluncuran resmi implementasi B50 dijadwalkan dilakukan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto pada awal Juli 2026.
"Arah pengembangan tersebut menjadi bagian dari roadmap transisi energi untuk meningkatkan bauran EBT, memperkuat fleksibilitas sistem tenaga listrik, mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil secara bertahap, mendukung ekonomi hijau, serta mencapai target Net Zero Emissions sesuai kebijakan pemerintah," tutupnya.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
