Ntvnews.id, London - Raja Inggris Charles III akan mencatat sejarah sebagai monarki Inggris pertama di era modern yang membuka informasi mengenai tagihan pajak pribadinya kepada publik. Data pembayaran pajak tersebut akan dimasukkan sebagai bagian baru dalam laporan keuangan tahunan kerajaan.
Dilansir dari BBC, Senin, 22 Juni 2026, keputusan tersebut diambil langsung oleh Raja Charles. Istana Buckingham menyatakan langkah ini merupakan bagian dari upaya modernisasi institusi monarki sekaligus meningkatkan transparansi kepada masyarakat.
Pihak istana menilai kebijakan tersebut bertujuan untuk memperluas pemahaman publik mengenai akuntabilitas keuangan keluarga kerajaan.
Langkah itu juga muncul di tengah meningkatnya tuntutan keterbukaan terhadap pengelolaan keuangan kerajaan pasca kontroversi yang melibatkan Andrew Mountbatten-Windsor. Melalui kebijakan baru ini, pembayaran pajak Raja untuk tahun fiskal 2024–2025 akan dipublikasikan, termasuk pajak atas pendapatan dari Kadipaten Lancaster, investasi pribadi, serta pemasukan dari properti milik pribadi Raja seperti Sandringham dan Balmoral.
"Sederhananya, kami terus memodernisasi dan berevolusi," kata juru bicara Istana Buckingham dengan komitmen untuk menerbitkan laporan pajak Raja setiap tahun.
Sebelum naik takhta, Charles juga dikenal secara sukarela mengungkap jumlah pajak yang dibayarkannya saat masih menyandang gelar Pangeran Wales. Secara hukum, seorang raja tidak diwajibkan membayar pajak penghasilan, pajak warisan atas aset yang diterima dari monarki sebelumnya, maupun pajak keuntungan modal.
Meski demikian, Raja Charles tetap memilih membayar pajak penghasilan dan pajak keuntungan modal atas transaksi penjualan aset pribadinya. Untuk pertama kalinya, jumlah keseluruhan pajak yang dibayarkan akan diumumkan kepada publik, termasuk pajak yang berasal dari keuntungan Kadipaten Lancaster yang tahun lalu diperkirakan mencapai sekitar 24 juta poundsterling atau setara Rp584 miliar.
Kadipaten Lancaster merupakan sumber utama pendapatan pribadi Raja. Portofolio properti tersebut mencakup lahan di Inggris bagian utara hingga aset properti bernilai tinggi di pusat Kota London.
Keputusan menuju keterbukaan yang lebih luas ini dinilai sejalan dengan harapan masyarakat yang menginginkan transparansi lebih besar dalam pengelolaan keuangan kerajaan. Setelah kontroversi yang melibatkan Pangeran Andrew, sejumlah anggota parlemen turut mendesak agar informasi terkait keuangan keluarga kerajaan lebih terbuka kepada publik.
Baca Juga: Heboh Radio di Inggris Umumkan Raja Charles III Wafat, Ternyata Keliru
Laporan keuangan kerajaan yang akan dirilis pekan depan juga diperkirakan memuat penjelasan lebih rinci mengenai berbagai sumber pemasukan dan pengeluaran kerajaan.
"Tujuan kami adalah untuk menjelaskan semua elemen keuangan kerajaan dengan cara yang lebih meningkatkan kejelasan dan aksesibilitas," kata juru bicara Istana.
Informasi mengenai pajak Raja akan diumumkan bersamaan dengan rincian Sovereign Grant atau Hibah Kerajaan, yakni dana publik tahunan yang digunakan untuk membiayai operasional Rumah Tangga Kerajaan. Dana tersebut mencakup kebutuhan seperti gaji staf, pemeliharaan bangunan bersejarah, hingga biaya perjalanan resmi.
Nilai Hibah Kerajaan saat ini mencapai rekor 137,9 juta poundsterling atau sekitar Rp3,3 triliun. Kenaikan tersebut sebagian besar digunakan untuk mendukung proyek renovasi besar-besaran di Istana Buckingham. Sejak pertama kali diterapkan pada 2012, nilai hibah tersebut belum pernah mengalami penurunan.
Meski demikian, pemerintah Inggris dikabarkan tengah meninjau kemungkinan pengurangan hibah tersebut. Evaluasi dilakukan oleh Departemen Keuangan, Downing Street, dan Rumah Tangga Kerajaan, sementara parlemen juga akan diberi kesempatan untuk membahas skema pendanaan tersebut.
Raja Charles III mengatakan kondisi kesehatannya makin membaik setelah mematuhi seluruh rangkaian pengobatan untuk penyakit kanker yang dideritanya. ANTARA/HO-Instagram-@theroyalfamily (Antara)
Pengawasan terhadap keuangan kerajaan pun akan semakin diperketat tahun ini melalui penyelidikan yang dilakukan Komite Akuntabilitas Publik terhadap aset dan pendapatan sewa dari Crown Estate. Laporan awal Kantor Audit Nasional juga mengungkap bahwa putri-putri Pangeran Andrew, yakni Princess Beatrice dan Princess Eugenie, menempati properti di Istana St James dan Istana Kensington meski bukan lagi anggota aktif keluarga kerajaan.
Biaya sewa tempat tinggal keduanya diketahui dibayarkan oleh Raja Charles menggunakan pendapatan pribadinya. Istana Buckingham menegaskan bahwa penggunaan Hibah Kerajaan selama ini sudah berada di bawah pengawasan parlemen, namun publikasi informasi pajak pribadi Raja diyakini dapat semakin memperkuat prinsip keterbukaan tersebut.
Pihak istana menambahkan bahwa langkah ini merupakan bagian dari komitmen untuk meningkatkan transparansi sekaligus mendukung prioritas pelayanan publik yang diusung monarki modern Inggris.
Raja Charles III berjalan menuju Istana St. James setelah bertemu kelompok filantropi lingkungan Indonesia-Inggris di Lancaster House, London, Inggris, Rabu (21/1/2026). Pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Raja Charles III dengan sejumlah filantr (Antara)