Pemulihan Masyarakat Jadi Prioritas, Cak Imin Dukung Percepatan Rehab-Rekon Pascabencana Sumatera

Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) A. Muhaimin Iskandar menghadiri Rapat Terbatas Menteri (RTM) Tim Pengarah Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat di Kantor Kemenko PMK, Jakarta.

Kehadiran Menko Muhaimin menegaskan komitmen Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat dalam memastikan proses pemulihan tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga pada pemulihan kehidupan dan penghidupan masyarakat terdampak.

Dalam rapat tersebut, pemerintah mengevaluasi perkembangan rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Berbagai capaian telah menunjukkan kemajuan yang signifikan.

Ketersediaan bahan bakar minyak, LPG, jaringan internet, dan pasokan listrik secara umum telah kembali pulih. Dukungan layanan internet melalui Starlink juga telah membantu menjaga konektivitas di sejumlah wilayah yang sebelumnya terisolasi.

Menko Muhaimin memberikan perhatian khusus pada percepatan pemulihan ekonomi masyarakat sebagai fondasi penting dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi. Selain itu, pemulihan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menunjukkan perkembangan yang baik, terutama pada sektor warung, kedai, restoran, dan kafe yang kembali beroperasi dan melayani masyarakat.

"Rehabilitasi dan rekonstruksi tidak hanya membangun kembali infrastruktur yang rusak, tetapi juga harus memastikan masyarakat dapat kembali berusaha, bekerja, dan memperoleh penghidupan yang layak. Pemulihan ekonomi rakyat harus berjalan seiring dengan pembangunan fisik," tegas Menko Muhaimin, Kamis, 18 Juni 2026.

Pemerintah juga mencatat kemajuan dalam penanganan sektor perumahan. Lebih dari 170 ribu rumah terdampak telah memperoleh berbagai bentuk bantuan, mulai dari bantuan perbaikan rumah, bantuan perabotan, stimulan ekonomi, jaminan hidup, hingga dana tunggu hunian.

Selain itu, pembangunan hunian sementara hampir seluruhnya telah selesai sehingga seluruh penyintas telah keluar dari tenda pengungsian. Meski demikian, sejumlah tantangan masih memerlukan perhatian bersama. Pemulihan sektor pertanian dan perikanan menjadi fokus utama karena berkaitan langsung dengan sumber penghidupan masyarakat. 

Selain itu, pemerintah terus mempercepat pembangunan sarana air bersih dan sanitasi melalui pembangunan MCK dan sumur bor dengan dukungan berbagai kementerian, lembaga, pemerintah daerah, TNI, serta Satgas. Sebagian besar kebutuhan air bersih masyarakat telah terpenuhi meskipun penyelesaian sejumlah sumur bor masih berlangsung.

Rapat tersebut juga menyoroti pentingnya percepatan normalisasi sungai dan muara. Dari total 137 sungai terdampak, sebanyak 33 sungai telah ditangani, sementara 104 sungai dan 38 muara masih membutuhkan penanganan lanjutan. Upaya ini menjadi salah satu pekerjaan terbesar dalam tahap rehabilitasi dan rekonstruksi yang diperkirakan berlangsung hingga tiga tahun ke depan.

Untuk mendukung pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi secara menyeluruh, Presiden telah menetapkan pelaksanaan program melalui Direktif Presiden dengan total kebutuhan anggaran sebesar Rp100,1 triliun untuk periode 2026–2028. Anggaran tersebut akan digunakan untuk mempercepat pemulihan infrastruktur, perumahan, fasilitas umum, ekonomi masyarakat, serta berbagai sektor strategis lainnya.

Dalam rapat tersebut, pemerintah juga menegaskan sejumlah langkah tindak lanjut, antara lain percepatan pengajuan dan pencairan anggaran, penguatan pengawasan program, percepatan penanganan sungai dan sedimentasi, percepatan pemulihan sektor pertanian dan kelautan, serta penguatan koordinasi lintas kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, dan Satgas.

Kehadiran Menko Muhaimin dalam Tim Pengarah Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera mencerminkan komitmen Kementerian Koordinator bidang Pemberdayaan Masyarakat untuk memastikan proses pemulihan berjalan secara inklusif, terintegrasi, dan berorientasi pada pemberdayaan masyarakat. 

Melalui sinergi lintas sektor, pemerintah berupaya memastikan setiap program rehabilitasi dan rekonstruksi benar-benar menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat serta mempercepat kebangkitan daerah terdampak menuju kondisi yang lebih tangguh dan berdaya.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh Menko PMK (Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan) Pratikno, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Wakil Kepala Bappenas Febrian Alphyanto Ruddyard, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Kepala BNPB Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto dan pejabat lainnya.