Presiden Amerika Serikat Donald Trump saat konferensi pers di Gedung Putih, Washington D.C., Amerika Serikat (25/42026). ANTARA/Anadolu/Celal Güne?. (Antara)
Ntvnews.id, Jakarta - Upaya mengakhiri konflik antara Amerika Serikat (AS) dan Iran memasuki fase penting setelah kedua kepala negara resmi menandatangani dokumen perjanjian damai yang menjadi dasar penghentian perang di antara kedua negara.
Presiden AS Donald Trump mengonfirmasi bahwa dirinya telah menandatangani nota kesepahaman tersebut usai menghadiri makan malam bersama Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Versailles. Agenda tersebut berlangsung setelah rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G7 pada Rabu (17/6) malam.
"Baru saja menandatanganinya," kata Trump saat keluar dari istana, dilansir AFP, Kamis (18/6/2026).
Dari Teheran, pemerintah Iran juga memastikan bahwa proses penandatanganan telah rampung. Dokumen yang dikenal sebagai Memorandum of Understanding Islamabad itu disebut telah memperoleh persetujuan dari kedua presiden.
"Teks Memorandum of Understanding Islamabad telah diselesaikan dengan tanda tangan para presiden, sekarang saatnya untuk menguji implementasi perjanjian tersebut," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baqaei, seperti dikutip oleh kantor berita negara IRNA.
Menurut Baqaei, proses penandatanganan dilakukan secara elektronik dan jarak jauh oleh kedua pemimpin negara. Karena itu, Iran tidak menganggap penyelenggaraan seremoni resmi sebagai bagian yang penting dalam mekanisme penyelesaian kesepakatan tersebut.
Baca Juga: Menhaj: Angka Kematian Jemaah Haji Indonesia Tahun 2026 Lebih Rendah dari Tahun Lalu
Ia mengatakan penandatanganan telah dilakukan secara elektronik dan jarak jauh oleh kedua presiden, dan bahwa upacara resmi "tidak banyak memiliki tempat" dalam rencana Iran.
Meski demikian, pemerintah Swiss sebelumnya menyampaikan bahwa sebuah upacara penandatanganan akan digelar pada Jumat (19/6) di hotel mewah kawasan pegunungan yang menghadap Danau Lucerne. Acara tersebut dijadwalkan dihadiri Ketua Parlemen Iran Bagher Ghalibaf dan Wakil Presiden AS JD Vance.
Baqaei menegaskan bahwa pengesahan dokumen oleh para pemimpin tertinggi kedua negara memberikan konsekuensi politik yang lebih besar apabila salah satu pihak melanggar kesepakatan.
"Ketika teks ditandatangani oleh pejabat tertinggi kedua negara, melanggarnya tentu akan menimbulkan biaya yang lebih besar, dan mengingat pengalaman kami, kami lebih memilih hal ini terjadi," kata Baqaei.
Naskah perjanjian damai tersebut telah dipublikasikan oleh kedua pihak pada Rabu (17/6). Setelah penandatanganan, proses akan berlanjut ke tahap negosiasi selama dua bulan guna membahas implementasi berbagai poin kesepakatan.
Sebagai langkah awal dalam pelaksanaan perjanjian, Selat Hormuz akan kembali dibuka sebelum pembahasan lanjutan dijalankan oleh kedua negara.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
