Jaringan Cendekiawan Muda saat menggelar diskusi publik.
Ntvnews.id, Jakarta - Forum sekretaris jenderal organisasi kepemudaan dan kemahasiswaan yang tergabung dalam Jaringan Cendekiawan Muda (JCM), menyampaikan pernyataan sikap bersama terkait kondisi nasional yang dinilai tengah menghadapi tantangan multidimensi, mulai dari tekanan ekonomi global, persoalan fiskal, ketahanan energi dan pangan, hingga kualitas demokrasi dan tata kelola pemerintahan.
Pernyataan tersebut dibacakan oleh Muh. Jusrianto, Sekretaris Jenderal PB HMI sekaligus Founder Jaringan Cendekiawan Muda, dalam forum yang mempertemukan para sekjen organisasi mahasiswa dan kepemudaan tingkat nasional.
Jusrianto menegaskan, tantangan terbesar bangsa saat ini tidak hanya berasal dari faktor eksternal, melainkan juga dari kualitas tata kelola internal negara. Menurutnya, persatuan nasional hanya dapat terwujud apabila dibangun di atas fondasi pemerintahan yang transparan, akuntabel, demokratis, dan terbuka terhadap partisipasi publik.
Baca Juga: Said Abdullah Bantah Tiyo Dekat dengan PDIP: Tak Make Sense Sama Sekali
"Karena itu, JCM mendorong pemerintah untuk memperkuat kolaborasi antara negara, masyarakat sipil, dunia usaha, akademisi, dan generasi muda dalam merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan," ujar Jusrianto, Rabu, 17 Juni 2026 malam.
JCM juga memberikan sejumlah catatan kritis terhadap beberapa program strategis nasional. Pada program Makan Bergizi Gratis (MBG), forum ini mendukung tujuan peningkatan kualitas sumber daya manusia, namun mengingatkan adanya potensi persoalan tata kelola, pengawasan, dan distribusi yang harus segera dibenahi.
"Selain itu, JCM mendorong pelaksanaan Koperasi Desa Merah Putih dilakukan secara profesional dan transparan agar tidak menjadi instrumen yang dimanfaatkan oleh kepentingan oligarkis di tingkat lokal. Forum ini juga meminta pemerintah memastikan kebijakan energi tetap berpihak kepada masyarakat menengah ke bawah dan pelaku UMKM yang paling rentan terdampak gejolak harga," tuturnya.
Dalam aspek ekonomi makro, JCM menekankan pentingnya langkah konkret untuk memperkuat kondisi fiskal nasional melalui peningkatan penerimaan negara, efisiensi belanja pemerintah, pemberantasan kebocoran anggaran, serta penguatan sektor-sektor produktif. Menurut JCM, fiskal yang sehat merupakan prasyarat utama bagi keberlanjutan pembangunan, perlindungan sosial, serta ketahanan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global yang terus meningkat.
"JCM turut mengecam keras pembubaran diskusi ilmiah yang diselenggarakan oleh Total Politik di lingkungan Universitas Gadjah Mada (UGM). Forum ini menilai tindakan intimidatif terhadap kegiatan akademik merupakan bentuk pembungkaman yang mencederai demokrasi dan kebebasan akademik. JCM menegaskan bahwa perbedaan pandangan seharusnya diselesaikan melalui dialog, argumentasi, dan pertukaran gagasan, bukan dengan persekusi maupun pembubaran paksa. Kampus harus tetap menjadi ruang aman bagi dialektika intelektual dan kebebasan berpikir yang bertanggung jawab," tegas Jusrianto.
Selain itu, JCM menegaskan penolakannya terhadap segala bentuk intervensi dan penungangan gerakan mahasiswa oleh kepentingan politik praktis. Forum ini menilai mahasiswa harus tetap menjaga independensi sebagai kekuatan moral dan agen kontrol sosial yang berpihak kepada kepentingan rakyat. Oleh karena itu, setiap bentuk mobilisasi mahasiswa yang diarahkan untuk kepentingan elektoral maupun agenda politik kelompok tertentu harus ditolak secara terbuka.
"JCM mengajak seluruh elemen bangsa menjaga stabilitas nasional, merawat demokrasi yang sehat, serta mengawal pembangunan dengan sikap kritis, objektif, dan konstruktif," katanya.
Forum Jaringan Cendekiawan Muda terdiri dari para sekretaris jenderal organisasi kepemudaan dan kemahasiswaan nasional, yang di antaranya Muh Jusrianto (Sekjen PB HMI), Nazmul Watan (Sekjen PP KAMMI), Hafidh Fadhlurrohman (Sekjen PP HIMA PERSIS), Patra Dewa (Sekjen DPP GMNI), Dwi Purnomo (Sekjen PP HIKMAHBUDHI), Julfikar Hasan (Sekjen EN LMND), I Nengah Candra Irawan (Sekjen PP KMHDI), Putri Sukmaniara (Sekjen PP PMKRI), dan Muhammad Zaki Mubarak (Sekjen DPP IMM).
Bersama-sama, mereka menyatakan komitmen untuk terus mengawal kebijakan publik, menjaga demokrasi, dan memastikan pembangunan nasional berjalan sesuai cita-cita keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
