Gedung PBB di New York, Amerika Serikat. ANTARA/Anadolu Agency/pri. (Antara)
Ntvnews.id, Jakarta - Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengungkapkan bahwa hampir 2,4 juta pengungsi di seluruh dunia diperkirakan membutuhkan tempat tinggal baru melalui program pemukiman kembali pada 2027.
Badan Pengungsi PBB (UNHCR) memperingatkan bahwa semakin banyak pengungsi yang tidak memiliki pilihan untuk kembali ke negara asal mereka, sementara kondisi di negara suaka juga kian tidak menentu.
Kepala Layanan Solusi Berkelanjutan dan Dukungan Perlindungan Lapangan UNHCR, Jackie Keegan, menegaskan bahwa perluasan program pemukiman kembali menjadi kebutuhan yang sangat mendesak.
"Memperluas pemukiman kembali sangat mendesak dan bisa tercapai," kata Keegan kepada wartawan di Jenewa, Selasa, 16 Juni 2026.
Ia menambahkan bahwa peningkatan kuota penerimaan, keterlibatan lebih banyak negara, serta percepatan proses administrasi dapat membantu lebih banyak pengungsi yang membutuhkan perlindungan.
"Peningkatan kuota, melibatkan lebih banyak negara, dan mempercepat proses akan memastikan alat penyelamat jiwa ini menjangkau lebih banyak orang yang membutuhkan," ujar dia lagi.
Dalam laporan tahunan bertajuk Global Resettlement Needs Assessment, UNHCR memperkirakan sebanyak 2,37 juta pengungsi yang berasal dari 43 negara dan saat ini berada di 76 negara suaka akan membutuhkan pemukiman kembali pada tahun depan.
Baca Juga: Menag Ajak Jadikan Tahun Baru Hijriah Sebagai Momentum Perubahan Diri dan Masyarakat
Kelompok terbesar yang memerlukan relokasi adalah pengungsi asal Afghanistan. Mereka disusul oleh pengungsi dari Sudan Selatan, Sudan, Suriah, serta komunitas Rohingya asal Myanmar yang saat ini banyak tinggal di kamp-kamp pengungsian di Bangladesh.
Meski angka kebutuhan pemukiman kembali mencapai hampir 2,4 juta orang, jumlah tersebut sebenarnya turun sekitar enam persen dibandingkan proyeksi tahun sebelumnya. Menurut Keegan, penurunan itu dipengaruhi oleh meningkatnya kepulangan warga Afghanistan dari Iran dan Pakistan, meskipun banyak yang kembali dalam situasi yang tidak ideal.
Selain itu, perubahan politik di Suriah setelah tergulingnya Presiden Bashar al-Assad pada Desember 2024 turut membuka peluang bagi sebagian warga Suriah untuk kembali secara sukarela ke negara asal mereka.
Namun demikian, jumlah pengungsi yang benar-benar berhasil ditempatkan ke negara baru melalui program pemukiman kembali justru mengalami penurunan tajam. Pada 2025, hanya sekitar 37 ribu pengungsi yang berhasil direlokasi dengan bantuan UNHCR, jauh lebih rendah dibandingkan 116 ribu orang pada 2024.
Salah satu penyebab utama penurunan tersebut adalah kebijakan Amerika Serikat yang memperketat penerimaan pengungsi setelah Presiden Donald Trump kembali menjabat tahun lalu. Selama ini, AS dikenal sebagai negara penerima pengungsi terbesar di dunia.
Meski demikian, Keegan menegaskan bahwa berkurangnya peluang pemukiman kembali bukan hanya disebabkan oleh kebijakan Washington.
"bukan hanya AS", karena sejumlah negara tujuan pemukiman kembali lainnya juga "telah menurunkan kuota mereka atau menangguhkannya".
Di tengah meningkatnya kebutuhan perlindungan bagi jutaan pengungsi, UNHCR menyerukan komitmen yang lebih kuat dari komunitas internasional untuk membuka akses pemukiman kembali dan memberikan solusi jangka panjang bagi mereka yang terpaksa meninggalkan tanah kelahirannya akibat konflik, kekerasan, maupun krisis kemanusiaan.
"Berkomitmen kembali pada perlindungan dan solusi lebih penting dari sebelumnya," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
