Bertemu Gibran, Mahasiswa Beri Tenggat 5 Hari untuk Tindak Lanjut Tuntutan

Ntvnews.id, Jakarta - Pertemuan antara Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka dengan perwakilan mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi di Istana Wakil Presiden, Senin, 15 Juni 2026 menghasilkan sejumlah catatan.

Mahasiswa memberikan tenggat waktu selama 5 x 24 jam kepada pemerintah untuk menindaklanjuti berbagai aspirasi dan tuntutan yang telah disampaikan secara langsung.

Sebanyak 15 mahasiswa perwakilan dari aksi demonstrasi di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat siang tadi, hadir dalam pertemuan tersebut.

Mereka membawa sejumlah isu yang berkaitan dengan kondisi sosial, ekonomi, hingga evaluasi terhadap beberapa program pemerintah yang dinilai perlu mendapat perhatian serius.

Koordinator Aksi Universitas Bung Karno, Muhammad Abdimaludin, mengatakan pertemuan dengan Wapres Gibran berlangsung dalam suasana terbuka dan konstruktif. Menurutnya, mahasiswa diberi kesempatan untuk menyampaikan berbagai persoalan yang berkembang di masyarakat, baik di tingkat daerah maupun nasional.

Ia mengungkapkan bahwa seluruh aspirasi yang disampaikan mendapat perhatian dari pemerintah dan dicatat sebagai bahan evaluasi lebih lanjut.

Baca Juga: Gibran Terima Perwakilan Mahasiswa Pendemo di Patung Kuda

Istana wapres (Ntvnews.id)

"Kawan-kawan mahasiswa pun menyampaikan aspirasi baik keluh kesah mereka dari daerah, baik dari keluh kesah skala nasional. Mereka menyampaikan secara konstitusional ke depan langsung Bapak Wapres. Mungkin itu hasil daripada pertemuannya. Pun respon dari pihak-pihak tentunya Bapak Wapres sangat baik," katanya.

Dalam dialog tersebut, mahasiswa menyoroti sejumlah program pemerintah yang dianggap perlu dievaluasi, salah satunya Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Mereka meminta pemerintah memastikan pelaksanaan program berjalan efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Selain itu, mahasiswa juga menyinggung pelaksanaan program Koperasi Desa Merah Putih yang dinilai perlu diawasi secara ketat guna menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaannya.

Menurut mereka, evaluasi menyeluruh terhadap program-program strategis pemerintah penting dilakukan agar tujuan pembangunan dapat tercapai secara optimal. Meski mengapresiasi kesediaan pemerintah membuka ruang dialog, mahasiswa menegaskan bahwa pertemuan tersebut bukan akhir dari perjuangan mereka dalam mengawal kebijakan publik.

Sebagai bentuk komitmen pengawasan, mahasiswa memberikan batas waktu selama lima hari kepada pemerintah untuk menunjukkan langkah konkret atas berbagai tuntutan yang telah disampaikan.

"Kami dari BEM Universitas Bung Karno memberikan waktu 5 x 24 jam. Ketika aspirasi yang kami sampaikan tidak terealisasi, maka kami akan bentuk daripada pergerakan aksi jilid-jilid," tegasnya.