Pramono Anung (NTVNews.id/Adiansyah)
Ntvnews.id, Jakarta - Rencana penyesuaian tarif Transjabodetabek memunculkan berbagai respons dari pemerintah daerah penyangga ibu kota. Salah satunya datang dari Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, yang secara langsung menghubungi Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, untuk memastikan subsidi layanan transportasi tersebut tetap dipertahankan.
Pramono mengungkapkan bahwa permintaan tersebut disampaikan karena Transjabodetabek menjadi salah satu moda transportasi andalan masyarakat yang setiap hari melakukan perjalanan dari Bekasi menuju Jakarta dan sebaliknya.
Menurutnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tidak memiliki rencana mencabut subsidi untuk layanan Transjabodetabek. Ia menegaskan bahwa dukungan anggaran tetap diberikan guna menjaga keterjangkauan tarif bagi masyarakat.
"Tapi saya ingin meluruskan. Karena sekarang ini, bahkan kemarin Bapak Wali Kota Bekasi juga telepon ke saya secara pribadi, jangan sampai kemudian tidak disubsidi. Tidak mungkin tidak disubsidi. Pasti tetap akan disubsidi," ucapnya saat ditemui di Jakarta Pusat, Rabu, 10 Juni 2026.
Meski subsidi tetap berjalan, Pemprov DKI Jakarta tengah mengkaji sejumlah penyesuaian tarif pada beberapa rute tertentu. Salah satu yang menjadi perhatian adalah trayek Blok M–Bandara Soekarno-Hatta yang saat ini masih dikenakan tarif Rp3.500.
Pramono menilai tarif tersebut sangat rendah jika dibandingkan dengan moda transportasi lain menuju bandara. Bahkan, penumpang tetap diperbolehkan membawa koper ke dalam bus tanpa biaya tambahan.
Baca Juga: Tarif Transjabodetabek Bakal Naik, Subsidi Dicabut?
Transjabodetabek rute PIK 2-Blok M (Ntvnews.id/ Adiansyah)
Sebagai perbandingan, tarif bus bandara lainnya dapat mencapai puluhan ribu rupiah, sementara biaya perjalanan menggunakan taksi menuju Bandara Soekarno-Hatta rata-rata berkisar Rp200.000.
"Kalau kemudian Rp3.500, untuk parkir di Soekarno-Hatta saja tidak cukup. Maka yang begitulah akan ada penyesuaian," katanya.
Orang nomor satu di DKI itu menjelaskan, bahwa salah satu alasan penyesuaian tarif dilakukan adalah meningkatnya biaya operasional yang harus ditanggung. Saat ini, Pemprov DKI Jakarta tidak hanya membiayai operasional layanan, tetapi juga melakukan perawatan sejumlah halte yang berada di luar wilayah administrasi Jakarta.
Kondisi tersebut membuat kebutuhan subsidi terus meningkat seiring berkembangnya jaringan transportasi yang menghubungkan Jakarta dengan kawasan penyangga seperti Bekasi, Depok, Tangerang, dan Bogor.
Meski ada rencana penyesuaian tarif, Pramono memastikan kebijakan tersebut tidak akan mengurangi minat masyarakat menggunakan transportasi umum. Sebaliknya, pemerintah akan terus memperluas layanan dan meningkatkan kenyamanan agar warga semakin memilih angkutan massal dibanding kendaraan pribadi.
Menurutnya, Jakarta akan menjadi kota yang lebih nyaman jika jutaan pekerja komuter yang setiap hari masuk dan keluar Jakarta tetap mengandalkan transportasi publik.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
