Pramono Anung (NTVNews.id/Adiansyah)
Ntvnews.id, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung memastikan layanan Transjabodetabek akan tetap mendapatkan subsidi dari pemerintah DKI meski akan ada penyesuaian tarif dalam waktu dekat. Keputusan mengenai besaran tarif baru saat ini tengah difinalisasi dan akan segera diumumkan kepada masyarakat.
Menurut Pramono, beredarnya kekhawatiran bahwa subsidi untuk layanan Transjabodetabek akan dihentikan tidaklah benar. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tetap berkomitmen menjaga keterjangkauan transportasi publik bagi warga Jakarta dan daerah penyangga.
"Tidak mungkin tidak disubsidi. Pasti tetap akan disubsidi," kata Pramono di Jakarta Pusat, Rabu, 10 Juni 2026.
Meski subsidi tetap diberikan, ia mengakui bahwa beberapa rute membutuhkan penyesuaian tarif agar lebih sesuai dengan biaya operasional dan pelayanan yang diberikan. Salah satu contoh yang disoroti adalah rute Blok M–Bandara Soekarno-Hatta yang saat ini masih dikenakan tarif Rp3.500. Menurutnya, tarif tersebut jauh di bawah biaya transportasi alternatif yang tersedia.
Sebagai perbandingan, tarif bus bandara lainnya dapat mencapai puluhan ribu rupiah, sementara layanan taksi menuju Bandara Soekarno-Hatta rata-rata mematok biaya hingga ratusan ribu rupiah.
"Kalau kemudian Rp3.500, untuk parkir di Soekarno-Hatta saja tidak cukup. Maka yang begitulah akan ada penyesuaian," terangnya.
Politisi PDI Perjuangan tersebut juga menjelaskan, salah satu alasan penyesuaian tarif dilakukan adalah meningkatnya beban subsidi yang harus ditanggung pemerintah.
Baca Juga: Pramono Berharap Shin Tae-yong Beri Hadiah Persija Juara di HUT ke-500 Jakarta
Transjabodetabek rute PIK 2-Blok M (Ntvnews.id/ Adiansyah)
Saat ini, Pemprov DKI Jakarta tidak hanya mengoperasikan layanan di wilayah ibu kota, tetapi juga turut merawat dan mengelola sejumlah halte yang berada di kawasan penyangga Jakarta.
Kondisi tersebut membuat biaya operasional transportasi publik semakin besar, sehingga diperlukan langkah penyesuaian agar layanan tetap berkelanjutan tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Meski ada rencana penyesuaian tarif, Pramono menegaskan kebijakan tersebut tidak boleh membuat masyarakat kembali beralih ke kendaraan pribadi.
Pemerintah justru ingin mendorong lebih banyak warga menggunakan transportasi umum untuk mengurangi kemacetan dan meningkatkan mobilitas perkotaan.
Setiap hari, sekitar 3,5 juta hingga 4 juta orang masuk ke Jakarta pada pagi hari dan kembali ke daerah asalnya pada sore hingga malam hari. Karena itu, transportasi umum dinilai menjadi kunci utama dalam menjaga kelancaran aktivitas di kawasan metropolitan.
Baca Juga: Siap-siap! Tarif Transjabodetabek Bukan Lagi Rp3.500, Bakal Naik Jadi Rp10-15 Ribu
"Prinsipnya pasti saya mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh tidak membuat orang kemudian beralih kepada kendaraan pribadi kembali," ujarnya.
Selain itu, ia juga mengungkapkan bahwa tingkat konektivitas transportasi publik di Jakarta saat ini telah mencapai sekitar 93 persen. Namun, jumlah masyarakat yang secara rutin menggunakan transportasi umum masih berada di bawah 30 persen.
Pemerintah menargetkan angka tersebut terus meningkat melalui pengembangan layanan dan kampanye penggunaan angkutan umum secara masif.
Menurutnya, jika persentase pengguna transportasi umum dapat menembus lebih dari 30 persen secara berkelanjutan, maka kondisi lalu lintas Jakarta akan menjadi jauh lebih baik.
Saat ini masyarakat memiliki beragam pilihan moda transportasi yang terintegrasi, mulai dari Transjakarta, Transjabodetabek, MRT Jakarta, LRT Jakarta, Mikrotrans, hingga JakLingko.
Selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga masih memberikan layanan gratis bagi 15 kelompok masyarakat tertentu, sebagai bagian dari upaya memperluas akses transportasi publik yang inklusif dan terjangkau.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
