Kepala BGN Nanik Sudaryati Deyang (tengah) pada konferensi pers terkait pembenahan tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Jakarta, Kamis (4/6/2026). ANTARA/Lintang Budiyanti Prameswari/am. (Antara)
Ntvnews.id, Jakarta - Pergantian pucuk pimpinan di Badan Gizi Nasional (BGN) membawa sejumlah perubahan signifikan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Setelah tiga pejabat sebelumnya diberhentikan dan tersandung kasus hukum, kepemimpinan baru di bawah Nanik S. Deyang bersama Wakil Kepala Agustina Arumsari dan Mayjen Trenggono langsung melakukan penataan ulang strategi program unggulan pemerintah tersebut.
Alih-alih mengejar ekspansi besar-besaran seperti sebelumnya, BGN kini mengarahkan fokus pada efisiensi anggaran, pemerataan layanan, peningkatan kualitas, serta penguatan kelompok penerima manfaat yang dinilai paling membutuhkan.
Moratorium Dapur Baru Demi Efisiensi dan Pemerataan
Perubahan pertama yang menjadi perhatian adalah keputusan BGN menghentikan sementara pendaftaran dan pembangunan dapur MBG baru. Kebijakan ini diambil sebagai bagian dari upaya efisiensi anggaran sekaligus evaluasi terhadap ribuan dapur yang telah beroperasi.
"Hal utama yang telah kami bahas dan kami siapkan rencana kerjanya adalah menuju pada efisiensi anggaran," kata Kepala BGN Nanik S. Deyang dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (4/6).
Menurut Nanik, langkah efisiensi dilakukan melalui empat strategi utama, yakni penajaman sasaran penerima manfaat, moratorium dapur baru, pembenahan dapur yang sudah beroperasi, serta perluasan layanan ke wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
"Dalam rangka efisiensi anggaran maka hal yang kami lakukan adalah pertama refocusing penerima manfaat. Dua, moratorium dapur titik-titik baru," ujarnya.
BGN menilai jumlah dapur yang saat ini telah beroperasi, yakni lebih dari 27 ribu unit, perlu ditata terlebih dahulu sebelum dilakukan ekspansi lebih lanjut.
"Nah saat ini sudah ada sekitar 27 ribu lebih dapur yang operasional. Kami akan beresin dulu ini. Misalnya di satu kecamatan ini cukup kok enam saja. Sudah, enam saja. Jadi moratorium," katanya.
Kebijakan tersebut juga didorong oleh temuan bahwa banyak dapur MBG terkonsentrasi di kawasan perkotaan dan wilayah aglomerasi, sementara sejumlah daerah 3T masih belum mendapatkan layanan secara optimal.
"Jujur sekarang yang numpuk ini di aglomerasi, yang 3T belum kesentuh. Jadi Pak Presiden pesannya kami harus ke 3T dulu," ujarnya.
Tak Lagi Mengejar 82,9 Juta Penerima, Kualitas Jadi Prioritas
Perubahan kedua adalah bergesernya orientasi program dari target kuantitas menuju kualitas layanan. BGN menyatakan tidak lagi menjadikan angka 82,9 juta penerima manfaat sebagai target utama tahun ini.
"Nah, jadi gini dampaknya, kemarin kami bertiga dipanggil Presiden dan kami sudah menyampaikan ke beliau, tahun 2026 ini mohon Bapak kami tidak mengejar kuantitas. Kami akan perbaiki kualitas, sehingga bisa jadi kami tidak akan mengejar ke 82 juta. Tapi bagaimana dapur-dapur ini sehat, memberikan makan yang bergizi," kata Nanik.
Fokus baru tersebut diwujudkan melalui evaluasi menyeluruh terhadap dapur-dapur MBG yang telah berjalan. Dapur yang belum memenuhi standar kesehatan, keamanan pangan, maupun kualitas pelayanan akan diperbaiki dan berpotensi dikenai penghentian sementara operasional.
Selain itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia di dapur MBG juga menjadi perhatian utama agar makanan yang disajikan benar-benar memenuhi kebutuhan gizi penerima manfaat.
Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Balita Jadi Sasaran Utama
Perubahan ketiga adalah penajaman kelompok penerima manfaat. Jika sebelumnya program menyasar kelompok yang lebih luas, kini BGN akan memberikan perhatian lebih besar kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, khususnya di wilayah 3T.
"Kita fokuskan adalah ke 3T dan terutama untuk 3B," ujarnya.
Kebijakan tersebut lahir dari berbagai masukan para pakar gizi dan dokter anak yang menilai periode paling krusial untuk intervensi gizi berada sejak masa kehamilan hingga usia anak sekolah dasar.
"Bahwa mereka itu mengatakan bahwa intervensi gizi itu paling bagus adalah saat mulai kandungan bulan pertama sampai usia 9 tahun atau sampai SD. Nah, kita yang kejar ke sana," kata Nanik.
Langkah ini sekaligus menunjukkan pergeseran orientasi MBG dari sekadar penyediaan makanan di sekolah menjadi instrumen pencegahan stunting dan peningkatan kualitas gizi sejak fase awal kehidupan.
Sekolah Mampu Berpotensi Tidak Lagi Diprioritaskan
Perubahan keempat menyangkut evaluasi penerima manfaat. BGN membuka kemungkinan untuk mengurangi prioritas pemberian MBG kepada sekolah-sekolah yang berasal dari kelompok ekonomi mampu.
"Nah, lalu refocusing. Misalnya nanti akan kita juga kalau ada sekolah-sekolah yang mahal gitu kan kita tanya apakah masih perlu MBG? Nah ini yang kita alihkan ke 3T," kata Nanik.
Penataan ulang sasaran penerima manfaat tersebut dilakukan agar anggaran program dapat lebih tepat sasaran dan menjangkau kelompok masyarakat yang memiliki kebutuhan lebih besar.
Menurut Nanik, kebijakan ini tidak selalu berarti jumlah penerima manfaat berkurang. Sebaliknya, penerima manfaat dapat bertambah melalui pengalihan alokasi dari wilayah atau kelompok yang dinilai tidak lagi menjadi prioritas.
"Jadi bisa aja sebetulnya penerima manfaatnya bertambah, tapi tambahannya ini sebetulnya mengurangi dari yang tidak fokus mungkin selama ini," ujarnya.
Dengan empat perubahan tersebut, kepemimpinan baru BGN tampak mengarahkan Program Makan Bergizi Gratis pada pendekatan yang lebih selektif dan berbasis kualitas. Pemerintah kini menempatkan pemerataan layanan ke daerah 3T, peningkatan mutu dapur, serta perlindungan gizi bagi ibu dan anak sebagai fokus utama pelaksanaan MBG ke depan.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
