Menkeu Pastikan Tarif Cukai Rokok 2027 Tidak Naik maupun Turun

Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pemerintah belum berencana mengubah tarif cukai hasil tembakau (CHT) atau cukai rokok pada 2027.

Dengan demikian, tarif cukai rokok tahun depan dipastikan tetap atau tidak mengalami kenaikan maupun penurunan.

Saat ditemui di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa, Purbaya mengatakan pemerintah saat ini lebih memilih menjaga stabilitas industri hasil tembakau sambil memperkuat pengawasan penerimaan negara dari sektor tersebut.

“(Tarif cukai rokok) Saya buat konstan saja, nggak naik dan nggak turun. Saya pengin lihat stabilitas dulu,” kata Purbaya.

Pemerintah, kata dia, kini lebih fokus menyiapkan sistem digitalisasi pengawasan industri rokok melalui pemasangan mesin penghitung produksi di sejumlah pabrik rokok.

Langkah tersebut dilakukan guna mengetahui potensi riil penerimaan negara dari industri hasil tembakau sekaligus menekan peredaran rokok ilegal.

Baca Juga: Rencana Tambah Layer Cukai Rokok: Dorong Konsumsi Rokok Murah,Tak Selesaikan Masalah Rokok Ilegal

Menurut Purbaya, pemerintah akan memantau perkembangan penerimaan negara setelah sistem pengawasan digital diterapkan sebelum menentukan arah kebijakan cukai pada masa mendatang.

“Mungkin nanti semuanya pelan-pelan digitalisasi. Dari itu, saya pengin lihat sebetulnya berapa pendapatan bersih dari rokok. Artinya, kalau yang gelap-gelap bisa kami hilangkan, dari situ saya akan hitung (CHT) perlu naik atau turun,” ujarnya.

Sementara itu, penerimaan kepabeanan dan cukai hingga April 2026 tercatat mencapai Rp100,6 triliun atau sekitar 29,9 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Nilai tersebut tumbuh 0,6 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Baca Juga: Layer Baru Tarif Cukai Rokok, Abaikan Nasib Jutaan Pekerja Formal Industri Hasil Tembakau

Dari sisi cukai, penerimaan mencapai Rp74,8 triliun atau meningkat 2,2 persen yang ditopang kenaikan produksi rokok sepanjang triwulan I 2026.

Selain itu, penerimaan bea masuk juga mencatat pertumbuhan positif sebesar 6,4 persen menjadi Rp16,4 triliun yang didorong oleh impor LPG dan kebutuhan proyek.

Di sisi lain, penerimaan bea keluar mengalami kontraksi sebesar 17,5 persen dengan nilai Rp9,3 triliun. Meski begitu, pemerintah menilai kinerja bea keluar mulai menunjukkan perbaikan seiring menguatnya harga minyak kelapa sawit mentah atau crude palm oil (CPO) pada Maret dan April 2026.

(Sumber: Antara)