Airlangga Sebut Wacana Pemotongan Gaji Menteri Belum Masuk Agenda Pemerintah

Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan bahwa wacana pemotongan gaji menteri hingga kini belum pernah dibahas secara resmi dalam forum pemerintah.

"Belum pernah kita bahas," kata Airlangga di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa, 7 April 2026.

Ia menjelaskan bahwa isu tersebut memang sempat mencuat, namun belum menjadi bagian dari agenda pembahasan, baik terkait gaji maupun tunjangan para menteri.

"Nanti kita lihat, waktu itu ada pembahasan, tapi kita monitor saja," ujarnya.

Airlangga juga menyarankan agar pertanyaan mengenai usulan tersebut diarahkan kepada pihak yang pertama kali mengemukakannya.

"Mungkin yang menyampaikan saja yang waktu itu kan, ditanyakan kepada yang bersangkutan," katanya.

Hal serupa disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menyebut pembahasan mengenai pemotongan gaji menteri juga belum dilakukan.

Baca Juga: Purbaya: Defisit APBN Kuartal I 2026 Capai Rp240,1 T

"Belum, belum," ujarnya.

"Dari Pak Presiden nanti, bukan dari saya," kata dia.

Purbaya menegaskan bahwa keputusan terkait wacana tersebut berada di tangan Presiden Prabowo Subianto. Meski demikian, ia mengaku tidak keberatan apabila kebijakan tersebut diterapkan sebagai bagian dari langkah efisiensi anggaran negara.

“Kalau (pemotongan gaji) DPR saya enggak tahu. Kalau menteri sih nggak apa-apa, nanti kita lihat kebijakan Presiden seperti apa,” kata Purbaya di kantor Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Jakarta, Senin, 6 April 2026.

“Kayaknya 25 persen deh,” ujar dia.

Baca Juga: Purbaya Heran Ada Orang Dalam Kemenkeu Isukan APBN Tinggal 2 Minggu: Padahal Menterinya Saya

Dalam kesempatan lain, Purbaya juga menyoroti rencana efisiensi belanja kementerian dan lembaga sebagai respons terhadap ketidakpastian ekonomi global, termasuk dampak ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah. Ia bahkan membuka kemungkinan penentuan langsung besaran pemotongan anggaran oleh pemerintah pusat.

"Saya minta tadinya kementerian untuk memotong sendiri, tapi mereka kalau disuruh gitu nggak mau memotong, dia naikkan semua malah. Kalau bisa saya tentukan, saya potong berapa persen, nanti mereka yang sesuaikan," ujar Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, 19 Maret 2026.

Menurutnya, efisiensi akan difokuskan pada program yang tidak memberikan dampak signifikan atau memiliki percepatan rendah terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam konteks tersebut, wacana pemotongan gaji pejabat, termasuk menteri dan wakil menteri, turut mencuat sebagai bagian dari upaya penghematan.

Purbaya pun menyatakan dukungannya terhadap langkah tersebut sebagai bentuk solidaritas pejabat negara dalam menjaga keuangan negara.

"Setuju. Oh itu bagus. Kalau itu bagus," ucap Menkeu menanggapi pertanyaan mengenai rencana pemotongan gaji pejabat setingkat menteri.

(Sumber: Antara)