Heboh Anggaran Laundry Capai Rp450 Juta, Pemprov Kaltim Beri Penjelasan

Ntvnews.id, Jakarta - Sorotan publik terhadap anggaran laundry sebesar Rp 450 juta di lingkungan rumah jabatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus bergulir setelah ramai dibahas di media sosial. Isu ini mencuat karena dalam dokumen anggaran tercantum istilah yang memicu salah tafsir, seolah-olah dana tersebut digunakan untuk kebutuhan pribadi kepala daerah.

Menanggapi polemik tersebut, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro Umum Setda Kaltim, Astri Intan Nirwany, memberikan klarifikasi. Ia menegaskan bahwa anggaran tersebut bukan untuk pembelian pakaian pribadi, melainkan untuk kebutuhan operasional berbagai fasilitas pemerintah.

“Mulai Rp 450 juta. Kalau kita lihat di RUP, memang tertulis belanja pakaian kepala daerah. Tapi itu hanya penamaan dalam sistem,” kata Astri, Selasa (5/5/2026).

Ia menjelaskan, istilah “belanja pakaian” muncul karena keterbatasan nomenklatur saat penyusunan anggaran pada akhir 2025. Akibatnya, deskripsi yang tercantum belum mampu menggambarkan penggunaan anggaran secara detail.

Menurut Astri, dana tersebut sebenarnya dialokasikan untuk layanan laundry berbagai perlengkapan yang digunakan di rumah jabatan dan gedung milik pemerintah. Cakupannya pun jauh lebih luas dari sekadar pakaian.

Baca Juga: Honda Rugi Hampir Rp276 Triliun! Proyek Mobil Listrik Gagal, Peluncuran Accord, Odyssey dan MDX Ditunda hingga 2030

“Bukan hanya pakaian. Tapi juga untuk laundry karpet, gorden, bed cover, sprei, sampai taplak dan penutup kursi jamuan,” kata dia.

Besarnya kebutuhan laundry ini, lanjutnya, tidak terlepas dari tingginya intensitas pemakaian fasilitas pemerintah. Dalam beberapa waktu terakhir, banyak kegiatan yang sebelumnya digelar di hotel kini dialihkan ke rumah jabatan dan gedung pemerintah sebagai langkah efisiensi anggaran.

“Sekarang kegiatan banyak dipusatkan di rumah jabatan dan gedung pemerintah. Mulai dari kegiatan kedinasan, keagamaan, sampai organisasi masyarakat,” jelasnya.

Ia mengungkapkan, terdapat enam gedung besar yang digunakan hampir setiap hari untuk berbagai agenda. Selain itu, fasilitas seperti ruang VIP dan guest house juga kerap dimanfaatkan untuk menerima tamu penting, termasuk pejabat dari pusat.

“Di sana ada kamar transit VIP. Menteri sampai pejabat pusat juga pernah menggunakan fasilitas tersebut. Jadi kebersihan, termasuk sprei dan bed cover, harus selalu dijaga,” katanya.

Aktivitas yang berlangsung hampir tanpa jeda sejak awal tahun turut mendorong tingginya kebutuhan operasional, termasuk layanan laundry. Berbagai kegiatan seperti pengajian, rapat, hingga agenda organisasi masyarakat membuat fasilitas tersebut terus digunakan.

“Dari awal Januari sampai sekarang kegiatan hampir tidak berhenti. Otomatis kebutuhan laundry juga berjalan terus,” ungkapnya.

Baca Juga: Teror Hantavirus di Kapal Pesiar, Dugaan Varian Andes Picu Penularan Langka

Astri menilai polemik yang terjadi lebih disebabkan oleh kesalahpahaman publik terhadap istilah dalam dokumen anggaran.

“Prinsipnya dari Rp 450 juta itu, awalnya orang berpikir untuk membeli pakaian. Padahal bukan. Itu untuk kebutuhan kebersihan berbagai perlengkapan rumah tangga di gedung,” tegasnya.

Sebagai langkah perbaikan, pemerintah memastikan akan membenahi penamaan dalam dokumen anggaran ke depan agar lebih transparan dan tidak menimbulkan tafsir yang keliru.

“Insya Allah tahun ini akan kami rapikan. Jadi tahun depan deskripsinya lebih jelas dan tidak menimbulkan salah persepsi,” tuturnya.

Meski menuai perhatian, pemerintah menegaskan bahwa anggaran tersebut merupakan bagian dari belanja operasional yang mendukung aktivitas pemerintahan sekaligus pelayanan publik.

“Ini bagian dari pelayanan operasional. Karena fasilitas itu digunakan untuk banyak kegiatan dan juga masyarakat,” pungkasnya.