Tekanan Krisis Energi Global, Ekonom CORE Indonesia Soroti Dampak ke Ekonomi dan Beban Fiskal

Ntvnews.id, Jakarta - Diskusi dalam Nusantara Energy Forum 2026 yang digelar di Nusantara Hall, NT Tower Jakarta, Kamis (23/4/2026), menyoroti dampak krisis energi global terhadap kondisi ekonomi nasional. Dalam forum tersebut, ekonom dari CORE Indonesia, Hendri Saparini, memaparkan sejumlah risiko yang mulai terasa dan berpotensi membesar jika situasi geopolitik terus berlarut.

Hendri menjelaskan bahwa krisis energi yang dipicu konflik di Timur Tengah membawa efek berlapis terhadap perekonomian Indonesia, terutama melalui jalur perdagangan, industri manufaktur, hingga sektor pertanian.

Dari sisi perdagangan, ia menilai gangguan pada jalur distribusi energi global, termasuk potensi penutupan Selat Hormuz, dapat berdampak langsung pada ekspor Indonesia. Nilai ekspor ke kawasan Teluk Persia yang mencapai sekitar 3,2 persen berisiko terganggu, dengan potensi kehilangan hingga sekitar 1,4 juta USD.

Di sektor industri, tekanan terasa melalui kenaikan biaya produksi akibat mahalnya energi dan bahan baku. Hendri menyoroti ketergantungan industri manufaktur terhadap impor bahan baku, terutama dari Timur Tengah, yang memperparah situasi ketika nilai tukar rupiah melemah.

“Jadi krisis energi karena kita kemudian berebut minyak dan seterusnya, dan harga menjadi sangat mahal, maka itu kemudian membuat industri manufaktur yang membutuhkan energi untuk berproduksi itu terhambat," paparnya. 

Baca Juga: Cadangan Energi Nasional Masih Aman, Pemerintah Siapkan B50 dan Reformasi Subsidi

Ia menambahkan bahwa kenaikan harga bahan baku, termasuk plastik yang sebagian besar berasal dari kawasan Timur Tengah, mulai mendorong kenaikan harga produk di dalam negeri. Kondisi ini berpotensi menekan berbagai sektor industri, termasuk otomotif yang bergantung pada turunan bahan tersebut.

Dampak lanjutan juga mulai terlihat pada tenaga kerja. Hendri mengungkapkan bahwa pertumbuhan upah riil di sektor manufaktur telah mengalami kontraksi, dari sebelumnya tumbuh tipis menjadi negatif. Kenaikan biaya produksi dikhawatirkan akan mendorong pengurangan produksi hingga potensi pemutusan hubungan kerja, yang pada akhirnya menekan konsumsi rumah tangga.

Selain industri, sektor pertanian juga tidak luput dari tekanan. Kenaikan harga energi berdampak langsung pada biaya operasional petani, mulai dari penggunaan mesin hingga kebutuhan bahan pendukung seperti plastik untuk distribusi hasil panen.

“Dengan ada potensi kenaikan harga menghidupkan mesin, maka itu juga berpotensi menaikkan biaya produksi," lanjut dia. 

Lebih jauh, Hendri menekankan bahwa jika krisis energi berlangsung dalam jangka waktu panjang, tekanan terhadap fiskal negara akan semakin berat. Ia mengingatkan bahwa kenaikan harga minyak hingga menyentuh rata-rata 100 dolar AS per barel akan menjadi beban serius bagi anggaran negara.

Baca Juga: Soroti Subsidi hingga B50, Ketua Dewan Pakar METI Beberkan Hambatan Transisi Energi

Dalam konteks tersebut, ia menilai kebijakan subsidi energi harus dirancang lebih tepat sasaran agar tidak membebani fiskal secara berlebihan sekaligus tetap melindungi masyarakat.

“Saya kira yang paling penting itu yang paling besar mencaplok subsidi itu adalah LPG 3 kilogram sebetulnya dibandingkan subsidi BBM, jelasnya. 

Hendri juga menyoroti perlunya pembenahan mekanisme distribusi subsidi, khususnya LPG 3 kilogram, yang selama ini dinilai masih longgar dalam praktiknya. Ia mendorong penggunaan data sosial ekonomi yang lebih akurat atau mekanisme registrasi agar subsidi benar-benar diterima oleh kelompok yang berhak.

Untuk jangka menengah dan panjang, ia menilai pemerintah perlu mengambil langkah strategis dengan mengalihkan sebagian subsidi ke pembangunan infrastruktur energi yang lebih berkelanjutan, seperti jaringan gas rumah tangga dan transportasi publik.

“Sehingga kita perlu melihat dalam proses penjual beli LPG 3 kilogram di lapangan ini seperti apa," kata dia. 

Ia menutup dengan menegaskan bahwa kebijakan energi tidak hanya harus responsif terhadap krisis jangka pendek, tetapi juga mampu menciptakan manfaat jangka panjang bagi ketahanan ekonomi nasional.