Cadangan Energi Nasional Masih Aman, Pemerintah Siapkan B50 dan Reformasi Subsidi

Ntvnews.id, Jakarta - Kepala Biro Perencanaan di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Hariyanto, menegaskan bahwa kondisi cadangan energi nasional masih berada dalam batas aman, meski tekanan geopolitik global terus berlangsung.

Ia menjelaskan bahwa konsumsi bahan bakar minyak (BBM) Indonesia mencapai lebih dari 530 juta barel per tahun berdasarkan data 2024. Dari jumlah tersebut, sekitar 200 juta barel dipenuhi dari produksi dalam negeri, sementara lebih dari 300 juta barel masih bergantung pada impor, baik dalam bentuk crude maupun BBM jadi.

“Impor krud kita itu seperti disampaikan di beberapa kesempatan kurang lebih kalau dari Timur Tengah itu besarnya kurang lebih 20%,” ujarnya dalam acara Nusantara Energy Forum 2026 di Nusantara Hall, NT Tower Jakarta pada Kamis, 23 April 2026. 

Untuk konsumsi domestik, penggunaan solar mencapai sekitar 40 juta kiloliter per tahun, sedangkan bensin berada di kisaran 37 juta kiloliter per tahun.

Baca Juga: Menko Airlangga Sebut Tekanan Global dan Konflik Timur Tengah Picu Pelemahan Rupiah

Terkait cadangan operasional, Hariyanto mengungkapkan bahwa pada awal konflik geopolitik, ketahanan energi Indonesia berada di kisaran 21–23 hari. Namun, setelah lebih dari satu bulan dinamika geopolitik berlangsung, cadangan tersebut mulai tergerus.

“Maka cadangan kita itu kurang lebih sedikit di bawah kondisi atau cadangan minimum operasional tadi," jelas dia. 

Meski demikian, pemerintah memastikan stabilitas harga BBM subsidi tetap dijaga hingga akhir 2026.

“Untuk BPM kita yang subsidi itu akan dijamin sampai 1 tahun sampai akhir 2026. Ini tidak akan mengalami perubahan harga dan lain sebagainya," tutur Hariyanto. 

Sebagai langkah strategis, pemerintah tengah mempercepat implementasi energi baru terbarukan melalui program biodiesel B50. Kebijakan ini diharapkan mampu menekan ketergantungan impor BBM. Selain itu, pengembangan bioetanol melalui skema E5 juga tengah diperluas.

“Ini tentu kita bisa perluas sehingga kita bisa menurunkan atau mengurangi impor BPM yang dalam bentuk bensin,” jelasnya.

Baca Juga: Nusantara Energy Forum 2026: Dirut Nusantara TV Soroti Urgensi Kedaulatan Energi di Tengah Geopolitik Global

Di sisi fiskal, Hariyanto mengakui beban subsidi energi sangat besar. Dengan asumsi harga minyak mentah Indonesia (ICP) 70 dolar AS dan kurs Rp16.500, anggaran subsidi dan kompensasi energi mencapai Rp459 triliun. Namun jika harga minyak naik hingga 100 dolar AS dan kurs menyentuh Rp16.900, anggaran tersebut berpotensi melonjak menjadi Rp672 triliun.

“Jadi kurang lebih ada kenaikan sekitar 200 triliun kalau berubah seperti itu," kata dia. 

Untuk itu, pemerintah tengah menyiapkan reformasi subsidi berbasis data tunggal sosial ekonomi (DTSEN) agar penyaluran bantuan lebih tepat sasaran.

“Subsidi ini akan lebih tepat sasaran diberikan langsung mana kalah datanya itu adalah tepat," paparnya. 

Ia juga menyoroti anomali konsumsi LPG subsidi. Dari total kebutuhan sekitar 8,9 juta ton per tahun, sekitar 8,2 juta ton merupakan LPG 3 kilogram. “Artinya by konsumsi LPG itu 90 persen orang di Indonesia itu terkolong miskin.”

Ke depan, pemerintah juga mendorong alternatif energi rumah tangga seperti jaringan gas dan kompor listrik untuk mengurangi ketergantungan pada energi bersubsidi.