Ntvnews.id, Jakarta - Badan Pangan Nasional (Bapanas) telah memberikan fleksibilitas kebijakan dalam menyikapi fluktuasi bahan baku plastik yang turut berimbas pada keterlambatan proses lelang kemasan beras Perum Bulog.
Dimana stok kemasan tahun 2023 sampai 2025 dapat dipergunakan untuk kemasan beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) tahun 2026.
Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa menjelaskan langkah ini perlu dilakukan agar penyaluran beras SPHP tidak mengalami kendala.
Pemerintah perlu membuka ruang untuk fleksibilitas kebijakan penggunaan kemasan yang berasal dari stok sebelum tahun 2026 sebagaimana usulan dari Perum Bulog.
Baca juga: Dirut Bulog Ungkap Penerapan Beras Satu Harga Hanya Berlaku untuk Beras SPHP
Kendati demikian, Bapanas meminta Bulog untuk mengkondisikan informasi yang tertera pada kemasan stok sebelum tahun 2026 tersebut agar sesuai dengan kondisi saat ini.
Informasi penting yang perlu diperhatikan kesesuaiannya antara lain Harga Eceran Tertinggi (HET), tanggal kedaluwarsa, dan informasi penting lainnya.
"Mencermati kondisi saat ini, terutama terkait kelangkaan bahan baku plastik untuk kemasan, perlu membuka ruang untuk fleksibilitas terhadap penggunaan kemasan lama beras SPHP. Langkah ini penting dilakukan untuk percepatan distribusi," kata Ketut dalam keterangan tertulis, Senin 27 April 2026.
"Penggunaan kemasan lama beras SPHP sebelum tahun 2026 diperbolehkan sepanjang informasi seperti kelas mutu beras, nama dagang, informasi HET, dan informasi penting lainnya yang diberikan pada kemasan sesuai dengan produk yang terdapat di dalam kemasan tersebut," tambahnya.
Bapanas menekankan tidak boleh terjadi misinformasi di masyarakat dengan adanya penggunaan kemasan stok sebelum 2026 ini.
Penyesuaian dengan menempelkan stiker pembaruan informasi harus dilakukan dengan ketentuan tidak mudah lepas dari kemasan, tidak mudah luntur atau rusak, dan terletak pada bagian kemasan yang mudah untuk dilihat dan dibaca serta ditulis, dicetak atau ditampilkan secara tegas dan jelas.
Deputi Bapanas Ketut juga mendorong Bulog untuk dapat melakukan pemberitahuan secara masif kepada seluruh pihak yang terlibat terkait penggunaan kemasan stok 2023-2025 untuk penyaluran beras SPHP tahun 2026. Rencananya kemasan stok 2023-2025 yang akan dipergunakan kembali sebanyak 12,3 juta lembar.
Bapanas juga akan mendukung dengan menyampaikan kepada seluruh pemerintah daerah dan Satuan Tugas Pangan Polri terkait rencana penggunaan kemasan beras SPHP stok 2023-2025. Ini penting agar percepatan penyaluran beras SPHP ke masyarakat dapat semakin meningkat.
Sebagaimana diketahui, pemerintah memastikan harga beras SPHP saat ini tidak ada kenaikan. Di sisi lain, pelaku usaha perberasan swasta mengaku mulai merasakan imbas fluktuasi bahan baku plastik.
Informasi yang dihimpun Bapanas harga beras dapat terdampak sekitar Rp 300 per kilogram (kg) jika harga plastik semakin bergejolak.
Adapun urgensi realisasi program beras SPHP turut dijelaskan oleh Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman yang juga Menteri Pertanian. SPHP beras merupakan intervensi penyeimbang harga beras di pasaran, sehingga ketersediaannya harus dijaga bagi masyarakat.
"Beras SPHP, itu beras yang untuk penyeimbang kalau ada yang mau menaikkan harga. Harganya kita tidak naikkan, tetap harganya seperti sekarang. (Kualitasnya) ini premium. Jadi sekarang kualitasnya bagus karena pupuknya bagus, tepat waktu, tepat volume, dan airnya bagus," ujar Amran.
Dalam catatan Bapanas, realisasi beras SPHP tahun 2026 yang telah digulirkan sejak Maret semakin mencatatkan progres yang impresif. Realisasi selama Maret tercatat sebanyak 70,01 ribu ton.
Baca juga: Bulog Salurkan Hampir 400 Ribu Ton Beras SPHP ke Seluruh Indonesia
Sementara realisasi awal April sampai 24 April telah berada di angka 78,78 ribu ton atau telah melampaui realisasi bulan sebelumnya sebesar 12,53 persen.
Kepala Bapanas Amran pun memastikan stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dikelola Bulog sangat besar dan telah mengukir rekor kembali. Sebagai implikasinya, inflasi beras dapat semakin terkendali dan stabil dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Dalam data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat inflasi beras di tahun ini tercatat lebih stabil dan rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Inflasi beras bulanan paling tinggi di 2023 dan 2024 pernah mencapai 5,61 persen di September 2023 dan 5,28 persen di Februari 2024.
Sementara tingkat inflasi beras secara bulanan sepanjang tahun 2025, tertingginya adalah 1,35 persen pada bulan Juli. Namun di tahun 2026, inflasi beras bulanan yang terbaru dan paling tinggi ada di Maret di indeks yang terbilang masih cukup rendah di 0,65 persen.
Beras berlabel stabilitas pasokan dan harga pangan (SPHP) untuk stabilisasi harga beras di pasaran.