Direktur Utama (Dirut) Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menjawab pertanyaan dari awak media di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Senin, 12 Januari 2026. (ANTARA/Aji Cakti) (Antara)
Ntvnews.id, Jakarta - Perum Bulog mengungkapkan bahwa rencana penerapan kebijakan beras satu harga secara nasional hanya akan diberlakukan untuk beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), bukan untuk kategori beras premium.
"Kami sudah menghitung dengan staf-staf kami bahwa untuk merencanakan beras satu harga dari Sabang sampai Merauke adalah beras SPHP-nya. Beras SPHP, bukan beras premium," ujar Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Senin, 12 Januari 2026.
Rizal menjelaskan bahwa kebijakan beras satu harga tersebut masih berada pada tahap perencanaan awal dan belum diberlakukan secara resmi.
"Kami baru merencanakan, merencanakan dengan jumlah beras kita ini yang sekarang luar biasa besarnya," katanya.
Baca Juga: Jelang Ramadan, Bulog Pastikan Keamanan Stok Beras dan Minyak Goreng di Aceh
Dalam rencana tersebut, beras SPHP akan dijual dengan harga eceran tertinggi Rp12.500 per kilogram dan diberlakukan merata di seluruh wilayah Indonesia, dari Sabang hingga Merauke.
"(Rencananya) seluruh Indonesia, cukup murah menjadi Rp12.500. Para pengecer akan mendapat keuntungan Rp1.500 Rupiah," ujar Rizal.
Ia menyampaikan bahwa konsep kebijakan beras satu harga untuk SPHP masih akan dibahas lebih lanjut dalam rapat lintas kementerian. Meski demikian, Rizal menyebut Presiden Prabowo Subianto, Menteri Koordinator Bidang Pangan, serta Menteri Pertanian pada prinsipnya telah menyetujui gagasan tersebut.
Lebih lanjut, Rizal menuturkan bahwa dorongan penerapan beras satu harga secara nasional menguat setelah Indonesia dinyatakan berhasil mencapai swasembada beras sepanjang tahun 2025.
Baca Juga: Bulog Targetkan Beras Satu Harga di Seluruh Indonesia Jika Sukses Serap 4 Juta Ton Beras
Ia menegaskan Bulog terus berperan aktif dalam menjaga ketahanan pangan nasional, seiring keberhasilan Indonesia tidak melakukan impor beras sejak Januari hingga Desember 2025.
Keberhasilan swasembada beras tersebut, kata Rizal, telah dideklarasikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Karawang, Jawa Barat, sebagai tonggak penting kemandirian pangan nasional yang bersumber dari produksi petani dalam negeri.
Puncak capaian swasembada pangan ditandai dengan stok beras Bulog yang mencapai 4,5 juta ton pada Juli 2025, mencerminkan kuatnya produksi beras nasional sekaligus efektivitas pengelolaan cadangan beras pemerintah.
(Sumber: Antara)
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
