Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani dalam jumpa pers bertajuk Capaian Krusial Bulog 2025 dan Langkah Strategis 2026 di Jakarta, Jumat, 2 Januari 2026. ANTARA/Harianto (Antara)
Ntvnews.id, Jakarta - Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyatakan perubahan status Bulog menjadi badan otonom hingga kini masih berproses dan tengah dibahas secara intensif di Komisi IV DPR RI.
Dalam jumpa pers bertajuk Capaian Krusial Bulog 2025 dan Langkah Strategis 2026 di Jakarta, Jumat, 2 Januari 2026, Rizal mengatakan pembahasan tersebut sedang digodok di Komisi IV DPR RI dan telah melalui sejumlah rapat kerja, termasuk pertemuan yang berlangsung pada Desember 2025.
"Ini sedang proses di Komisi IV DPR RI, sedang digodok, kemarin bulan Desember (2025) juga ada rapat di Yogyakarta. Terus kalau nggak salah hari ini juga ada rapat lanjutan," kata Rizal.
Ia meminta semua pihak bersabar menunggu hasil dari proses legislasi tersebut. Menurut dia, dalam waktu dekat diharapkan akan ada kepastian terkait arah penguatan kelembagaan nasional Bulog yang lebih mandiri dan berkelanjutan.
"Jadi teman-teman mohon waktu dan sabar saja insya Allah dalam waktu dekat akan segera ada kepastian," ujarnya.
Rizal menuturkan transformasi Bulog menjadi badan otonom diharapkan sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar Bulog kembali kuat dan memiliki peran strategis seperti pada masa kejayaannya dalam menjaga kemandirian pangan nasional secara menyeluruh, berdaulat, stabil, dan kuat.
Baca Juga: BULOG Gelar Doa Bersama Menyambut Tahun Baru 2026
"Jadi harapannya sesuai dengan keinginan Presiden, Bulog kembali jaya seperti zaman dulu zamannya Pak Bustanil Arifin (mantan Kepala Badan Urusan Logistik (Bulog) yang menjabat pada era Orde Baru, dari tahun 1973 hingga 1993)," jelasnya.
Ia menjelaskan konsep badan otonom memungkinkan Bulog memperluas mandatnya, tidak hanya mengelola komoditas beras, tetapi juga berbagai komoditas strategis pangan nasional lainnya secara terpadu, efektif, dan efisien.
Pengelolaan komoditas seperti minyak goreng, gula, tepung, telur, dan daging dinilai penting agar Bulog dapat memegang kendali langsung atas pasokan pangan strategis nasional. Dengan penguasaan tersebut, kemandirian pangan diharapkan terwujud dari hulu hingga hilir secara terpadu.
"Yang namanya mandiri itu kan kita harus pegang sendiri beras, minyak, gula tepung, telur, dan sebagainya. Daging harus kita pegang sendiri, jangan dipegang orang lain. Itu namanya mandiri, harapannya Bulog seperti itu," ucap Rizal.
Baca Juga: Pengungsi Sudah Pindah, BULOG Manfaatkan GOR Aceh Tamiang Jadi Gudang Beras
Ia menambahkan proses pembahasan di Komisi IV DPR RI berjalan paralel dengan komunikasi bersama pemerintah.
"Jadi intinya Bulog siap melaksanakan tugas dari pemerintah maupun DPR ini, dalam hal ini Komisi IV sebagai mitra kami khusus di DPR," kata Rizal.
Rencana transformasi Perum Bulog menjadi badan otonom pertama kali diumumkan pada awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Melalui perubahan tersebut, Bulog tidak lagi berorientasi pada perhitungan untung dan rugi seperti korporasi atau BUMN, melainkan kembali menjalankan fungsi nonkomersial.
Bulog diharapkan dapat berperan sebagai penyangga pasokan dan stabilisasi harga pangan nasional guna mendukung pencapaian swasembada pangan yang ditargetkan terwujud pada 2027.
(Sumber: Antara)
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
