Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi (Istimewa)
Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa pemerintah akan mengkaji usulan dari anggota Komisi IV DPR RI yang meminta agar status Perum Bulog ditingkatkan menjadi setara kementerian atau lembaga, tidak lagi berada di bawah Kementerian BUMN.
Pernyataan tersebut disampaikan Prasetyo menanggapi masukan dari sejumlah anggota Komisi IV yang berpendapat perlunya penggabungan Bulog dan Badan Pangan Nasional (Bapanas) menjadi satu entitas setingkat kementerian agar lebih independen serta tidak terkendala birokrasi dalam mendistribusikan bahan pokok, khususnya beras.
"Nanti kita kaji ya nanti kita kaji dulu ya. Yang pasti adalah Bulog terus kita perbaiki," kata Prasetyo saat memberikan keterangan usai menghadiri rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo di kediaman Kertanegara, Jakarta, Minggu, 12 Oktober 2025 malam.
Pras sapaan akrabnya menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen memperkuat peran dan fungsi Bulog dalam mendukung kemandirian pangan nasional. Ia menilai kinerja Bulog terus menunjukkan kemajuan signifikan, terutama setelah adanya tambahan dana dari pemerintah.
Baca Juga: Bulog Salurkan Hampir 400 Ribu Ton Beras SPHP ke Seluruh Indonesia
Menurut Prasetyo, suntikan dana sebesar Rp16,6 triliun dari Kementerian Keuangan kepada Perum Bulog pada awal 2025 telah mendorong peningkatan cadangan beras nasional hingga mencapai rekor tertinggi sepanjang sejarah Indonesia.
Pada Juli 2025, Bulog mencatat stok beras nasional mencapai 4,2 juta ton — jumlah tertinggi sejak Indonesia merdeka. Capaian tersebut menjadi tonggak penting dalam upaya pemerintah menuju swasembada pangan.
"Alhamdulillah kan kemarin dalam sejarah, salah satu pencapaian yang tertinggi serapan dari Bulog," ujar Pras.
Baca Juga: Dirut Bulog Mayjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani Sudah Ajukan Pensiun dari TNI
Selain itu, Pras menyebut pemerintah juga tengah menyiapkan tambahan pendanaan untuk mengantisipasi melimpahnya produksi beras dan jagung, agar Bulog mampu melakukan penyerapan hasil panen secara optimal.
Berdasarkan informasi dari situs resmi Kementerian Keuangan, pemerintah akan menambah investasi kepada Perum Bulog sebesar Rp5,5 triliun. Dana tersebut akan digunakan untuk pengadaan Cadangan Jagung Pemerintah (CJP), sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 48 Tahun 2025 tentang Investasi Pemerintah pada Perum Bulog dalam Pengadaan Cadangan Jagung Pemerintah.
"Intinya adalah kita betul-betul, mari semua kita kerja keras untuk memastikan yang paling utama adalah pangan dulu," kata Pras menegaskan.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
