Pemerintah kucurkan Rp4,06 Triliun tiap bulan untuk 96,8 juta peserta BPJS PBI. Layanan kesehatan tetap jadi prioritas utama negara! (Bakom)
Ntvnews.id
Dari jumlah itu, total anggaran yang disiapkan pemerintah melalui APBN yaitu Rp4,06 triliun per bulan atau Rp48,7 triliun dalam satu tahun untuk PBI Jaminan Kesehatan (JK) di tingkat pusat.
“Nilai rupiahnya setiap bulan yang disetor Kementerian Kesehatan ke BPJS Rp4 triliun lebih per bulannya, dan selama setahun Rp48 triliun lebih. Ini adalah alokasi untuk PBI JK,” ujar Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR di Jakarta, Rabu 15 April 2026.
Baca Juga: Infografik: Pemerintah Aktifkan Kembali 106.153 Peserta PBI JKN
Mengacu pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), warga yang jadi peserta BPJS Kesehatan PBI adalah yang masuk pada kategori desil 1 sampai 5.
Gus Ipul menjelaskan saat ini jumlah penduduk miskin nasional tercatat sebanyak 23,8 juta jiwa.
Pemerintah pun tengah merumuskan pembagian kuota BPJS PBI ini agar merata di tiap kabupaten/kota dengan memperhatikan tingkat kemiskinan di wilayah tersebut.
Ia pun berharap kuota program PBI bisa bertambah di masa mendatang.
“Data kita ini sangat dinamis,” ucapnya.
Pada kesempatan itu, Gus Ipul juga menjelaskan soal penonaktifan peserta BPJS PBI pada Februari 2026.
Baca Juga: Mensos: Verifikasi 11 Juta Data PBI JKN Capai 98 Persen
Total ada 11 juta peserta yang dinonaktifkan karena ditemukan ketidaksesuaian dengan DTSEN.
Namun, menurut catatan hingga 11 April 2026, ada 2,15 juta orang yang reaktivasi BPJS.
Sebanyak 305,8 ribu orang kembali terdaftar sebagai peserta PBI JK, 1,4 juta orang beralih segmen jadi penerima bantuan pemerintah daerah, 188,7 orang jadi peserta mandiri, dan 57 ribu orang tercatat sebagai PNS/TNI/Polri, dan 185 ribu lainnya tercatat sebagai pensiunan swasta/BUMN/BUMD.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
