BP BUMN Dorong Akses Kredit Lebih Adil, Aminuddin Ma’ruf: Jangan Hanya Dinikmati Konglomerasi

Ntvnews.id, Jakarta - Wakil Kepala Badan Pengelola BUMN, Aminuddin Ma'ruf menyampaikan pentingnya memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha, khususnya agar tidak hanya dinikmati oleh kelompok usaha besar. 

Hal tersebut disampaikannya saat berdiskusi dalam acara Rakernas Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional (Gekrafs) 2026 yang digelar di Nusantara Ballrom, Novotel Jakarta Pulomas, Jumat, 6 Maret 2026.

Menurut Aminuddin, perbankan memiliki prinsip bisnis yang harus dijalankan secara prudent atau penuh kehati-hatian. Hal ini membuat bank tidak bisa sembarangan menyalurkan kredit karena tetap harus mematuhi regulasi yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

"Karena begini ya Pak, prinsip bisnis bank ini memang kita juga tidak bisa melanggar dengan dia bisnis prudent-nya ya," ucapnya.

Aminuddin berharap Rakernas tersebut dapat menghasilkan rekomendasi strategis terkait pembiayaan usaha, khususnya dalam pengelolaan program Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Rekomendasi tersebut nantinya akan menjadi bahan bagi pemerintah untuk berkoordinasi dengan bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) serta OJK agar skema penyaluran kredit bisa lebih fleksibel dan menjangkau lebih banyak pelaku usaha.

Menurutnya, jika ada formulasi kebijakan yang tepat, pemerintah dapat meminta Himbara dan regulator untuk memberikan ruang yang lebih luas dalam penyaluran pembiayaan bagi sektor produktif.

Diskusi Gekrafs 2026 (Ntvnews.id/Adiansyah)

Lebih lanjut, Aminuddin mengungkapkan bahwa pemerintah memiliki komitmen kuat untuk memastikan distribusi kredit lebih merata. Presiden telah memberikan arahan agar penyaluran kredit tidak hanya berputar pada kelompok konglomerasi yang sama.

"Karena gini ya Pak, komitmen Pak Presiden juga sudah perintahkan kepada kami, tolong Himbara penyaluran kreditnya jangan lu lagi lu lagi ya," terangnya.

Untuk meningkatkan transparansi, pemerintah juga telah menerapkan aturan baru terkait penyaluran kredit dalam jumlah tertentu yang harus mendapatkan persetujuan dari lembaga pengelola investasi negara, yaitu Danantara Indonesia.

Dengan kebijakan ini, pemerintah dapat memantau secara langsung siapa saja pihak yang menerima pembiayaan dalam jumlah besar.

Aminuddin menegaskan bahwa setelah hampir 90 tahun Indonesia merdeka, akses pembiayaan harus bisa dirasakan lebih luas oleh masyarakat dan tidak hanya terkonsentrasi pada kelompok tertentu.

Ia juga mendorong para pelaku usaha untuk terus mengembangkan bisnisnya agar dapat scale up dan memperluas kapasitas usaha. Salah satu kunci utama untuk mencapai hal tersebut adalah kemudahan dalam mengakses pembiayaan.

"Teman-teman di sini juga harus scale up bisnisnya, kan salah satunya itu adalah akses kredit yang kita perlu permudah," tutupnya.