Nurdin Tampubolon di NEO 2026 Ingatkan Bahaya Hilirisasi Tanpa Penguasaan Teknologi

Ntvnews.id, Jakarta - Diskusi sesi kedua Nusantara Economic Outlook 2026 menjadi sorotan ketika Presiden Komisaris NT Corp, Dr. Ir. Nurdin Tampubolon, M.M, menyampaikan pandangan kritis mengenai arah kebijakan hilirisasi nasional. Ia menilai bahwa hilirisasi tidak boleh dimaknai sempit sebagai peningkatan investasi atau pemindahan pabrik ke Indonesia, tanpa strategi penguasaan teknologi yang jelas dan berjangka panjang.

Menurut Nurdin, tujuan utama hilirisasi sejatinya adalah menjaga keberlanjutan sumber daya alam sekaligus memastikan nilai tambah ekonomi dinikmati oleh bangsa sendiri. Ia mengingatkan bahwa eksploitasi berlebihan tanpa kendali justru akan meninggalkan persoalan serius bagi generasi mendatang.

“Kalau sumber daya alam dieksploitasi berlebihan dan nilai tambahnya justru dinikmati di luar negeri, lalu apa warisan yang kita tinggalkan?” ujarnya.

Nurdin menegaskan bahwa amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 jelas mengatur pengelolaan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Karena itu, ia mempertanyakan pola hilirisasi yang hanya memindahkan lokasi industri asing ke Indonesia tanpa memastikan transfer teknologi yang nyata.

Baca Juga: NEO 2026 Dorong Hilirisasi Jadi Penggerak Ketahanan Ekonomi Nasional

Ia menilai, relokasi industri semata berisiko menciptakan ketergantungan baru. Industri asing bisa saja memanfaatkan murahnya tenaga kerja dan melimpahnya bahan baku di Indonesia, namun tetap menguasai teknologi inti. Ketika cadangan sumber daya alam menipis, industri tersebut berpotensi hengkang, sementara Indonesia hanya mewarisi limbah dan kerusakan lingkungan.

Presiden Komisaris NT Corp Nurdin Tampubolon di acara Nusantara Economic Outlook 2026 (NTV)

“Kalau hanya relokasi, itu sama saja pembohongan. Mereka bisa pergi kapan saja. Teknologinya tetap milik mereka, yang tertinggal di kita hanya dampaknya,” tegas Nurdin.

Lebih jauh, Nurdin menjelaskan bahwa Indonesia sebenarnya memiliki posisi tawar yang sangat kuat karena menguasai dua faktor strategis sekaligus, yakni sumber daya alam dan pasar domestik. Menurutnya, teknologi justru merupakan variabel yang paling mungkin direbut melalui strategi kebijakan yang tepat.

“Sumber daya alam kita punya, pasar kita punya. Teknologi itu bisa dicari. Tapi kalau tidak direbut, tidak akan pernah diberikan,” katanya.

Ia mendorong pemerintah untuk merancang skema kemitraan industri yang memastikan kepemilikan nasional meningkat secara bertahap, termasuk kewajiban riset dan pengembangan (R&D), transfer pengetahuan, serta keterlibatan aktif sumber daya manusia Indonesia. Targetnya, dalam kurun waktu lima hingga sepuluh tahun, Indonesia tidak hanya mampu mengoperasikan teknologi, tetapi juga menguasai dan mengembangkannya sendiri.

Baca Juga: Nusantara Economic Outlook 2026: Airlangga Ungkap Strategi Perkuat Ketahanan Ekonomi Nasional

Menanggapi pandangan tersebut, Hariyanto, Kepala Biro Perencanaan Kementerian ESDM RI, menyampaikan bahwa pemerintah telah menempuh sejumlah kebijakan untuk menahan aliran nilai tambah ke luar negeri. Salah satunya dengan melarang ekspor bahan mentah seperti bijih nikel sejak 2020, sehingga mendorong pembangunan industri pengolahan di dalam negeri.

Ia juga menjelaskan bahwa pemerintah memberikan insentif besar bagi perusahaan yang melakukan riset, pengembangan, dan pelatihan tenaga kerja lokal, sebagai bagian dari strategi alih teknologi.

Sementara itu, Deputi Bidang Hilirisasi Investasi Strategis, Heldy Satrya Puter, menambahkan bahwa pemerintah mengembangkan pendekatan triple helix yang melibatkan pemerintah, dunia usaha, dan akademisi. Pendekatan ini diarahkan untuk mempercepat penguasaan teknologi melalui penguatan sumber daya manusia dan kolaborasi industri nasional.

“Hilirisasi memang tidak mudah dan tidak bisa instan, tapi arah kebijakannya jelas: teknologi harus perlahan-lahan kita kuasai,” ujarnya.

Diskusi di NEO 2026 ini menegaskan bahwa tantangan hilirisasi Indonesia bukan semata pada investasi dan kapasitas produksi, melainkan pada keberanian merancang strategi perebutan teknologi. Tanpa itu, hilirisasi berisiko menjadi agenda jangka pendek yang tidak meninggalkan fondasi kemandirian industri bagi bangsa.