Septian Hario Seto (Anggota DEN), Ninasapti Triaswati (Ekonom UI), Sugeng Santoso (Staf Ahli Kemenko), dan Fuad Bawazier (Eks Menkeu) (NTVNewsid: Dedi)
Ntvnews.id, Jakarta — Mantan Menteri Keuangan RI Fuad Bawazier menyoroti arah pembangunan ekonomi Indonesia yang dinilainya masih menghadapi persoalan struktural serius, terutama terkait pengelolaan utang, industrialisasi, dan konsistensi terhadap prinsip ekonomi konstitusional. Hal tersebut disampaikannya dalam Nusantara Economic Outlook (NEO) 2026 yang digelar di Nusantara Ballroom, Rabu (4/2/2026).
Fuad membandingkan kondisi ekonomi Indonesia saat ini dengan masa awal hingga akhir Orde Baru. Ia mengingatkan bahwa Indonesia pernah menghadapi krisis ekonomi berat, namun tetap meninggalkan fondasi pembangunan yang dinilai memberikan manfaat jangka panjang.
“Dulu investasi hampir seluruhnya ditopang oleh pemerintah, peran swasta sangat kecil. Tapi itu dikawal dengan arah pembangunan yang jelas dan terukur,” ujar Fuad.
Ia mencontohkan sektor kelapa sawit yang mengalami lonjakan produksi signifikan dari ratusan ribu ton pada awal Orde Baru menjadi puluhan juta ton saat ini. Namun, menurutnya, peningkatan produksi tersebut tidak berbanding lurus dengan kualitas pertumbuhan ekonomi nasional.
“Produksi sawit melonjak luar biasa, tetapi pertumbuhan ekonomi kita tetap stagnan di kisaran 5 persen. Ini menunjukkan ada yang tidak beres dalam pengelolaannya,” tegasnya.
Fuad juga menyoroti persoalan utang negara yang dinilai semakin tidak terkendali. Ia membandingkan pola utang masa lalu yang sebagian besar berupa pinjaman luar negeri jangka panjang dan dialokasikan jelas untuk proyek pembangunan, dengan kondisi saat ini yang menurutnya lebih bercampur dan sulit ditelusuri manfaatnya.
“Dulu setiap pinjaman jelas untuk proyek apa, rekeningnya jelas, dan diawasi. Sekarang utang bercampur, sulit dilacak penggunaannya, tapi pertumbuhan ekonominya tidak meningkat signifikan,” kritiknya.
Menurut Fuad, peningkatan utang yang tidak diiringi pertumbuhan ekonomi tinggi dan peningkatan kesejahteraan berpotensi membebani generasi mendatang. Ia menilai kondisi tersebut harus segera dibenahi dengan penataan ulang arah kebijakan ekonomi.
Baca Juga: Ketahanan Nasional Dinilai Kunci Pertumbuhan Berkelanjutan di Nusantara Economic Outlook 2026
Lebih lanjut, Fuad menekankan pentingnya kembali pada prinsip ekonomi konstitusional sebagaimana diamanatkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Ia menegaskan bahwa sumber daya alam strategis seharusnya berada di bawah kendali negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
“Ekonomi kita harus kembali konstitusional. Negara harus memegang kendali atas sumber daya alam. Swasta boleh terlibat, tapi tidak liar dan tetap dalam kerangka kepentingan nasional,” ujarnya.
Meski menyampaikan kritik tajam, Fuad menyatakan tetap optimistis pemerintah mampu melakukan pembenahan. Namun, ia mengingatkan bahwa proses tersebut membutuhkan energi besar, konsistensi kebijakan, serta keberanian politik untuk menertibkan praktik-praktik ekonomi yang menyimpang.
“Masih ada harapan, tapi pembenahan ini tidak mudah. Perlu waktu, tenaga, dan komitmen yang kuat,” pungkasnya.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
