Maruarar Pastikan Pembangunan Hunian Tetap Pascabencana Dimulai Bulan Ini

Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait memastikan pembangunan hunian tetap (huntap) bagi masyarakat terdampak bencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat akan mulai dilaksanakan pada bulan ini. 

Kepastian tersebut disampaikan Menteri PKP usai menghadiri Rapat Koordinasi Tingkat Menteri terkait Tindak Lanjut Arahan Presiden RI dalam percepatan penanganan bencana..

Dalam rapat tersebut, Menteri PKP melaporkan bahwa pemerintah bergerak cepat berkat arahan langsung Presiden Prabowo Subianto dan kuatnya semangat gotong royong lintas kementerian, pemerintah daerah, serta dukungan masyarakat. 

“Tadi malam kami sudah rapat bersama Menteri Hukum, Menteri Dalam Negeri, Menteri Agama, Kepala BPKP, Gubernur Sumatera Utara, Wakil Gubernur Sumatera Barat, serta Sekda Aceh. Ini menunjukkan koordinasi berjalan sangat intens dan cepat,” ujar Maruarar dalam kerterangan resminya, Kamis 18 Desember 2025.

Baca juga: Rusun Subsidi di 5 Kota Akan Dibangun, Maruarar Targetkan Mulai Tahun Depan

Menteri PKP menegaskan, pada tahap awal telah tersedia kesiapan pembangunan sebanyak 2.603 unit hunian tetap yang akan langsung dilaksanakan bulan ini, meskipun penanganan bencana masih berada pada fase tanggap darurat. 

“Per hari ini sudah siap dibangun 2.603 rumah untuk saudara-saudara kita di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Ini bukan hunian sementara, tapi hunian tetap. Doakan, dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi kita sudah mulai membangun,” tegasnya.

Pembangunan 2.603 unit hunian tetap tersebut sepenuhnya bersumber dari dana Corporate Social Responsibility (CSR) tanpa menggunakan APBN, dengan rincian 2.500 unit dari Yayasan Buddha Tzu Chi dan 103 unit dari dana pribadi Menteri PKP. 

Pembangunan tahap awal akan dimulai di Provinsi Sumatera Utara dengan target groundbreaking pada minggu ini, agar masyarakat terdampak dapat segera kembali memiliki hunian yang layak, aman, dan bermartabat.

Terkait penentuan lokasi relokasi, Menteri PKP menegaskan terdapat tiga kriteria utama yang harus dipenuhi. Pertama, aspek hukum yang jelas dan tidak bermasalah. 

Baca juga: Maruarar Catat Penyaluran Kredit Program Perumahan Tembus Rp492 Miliar, Bank Swasta Paling Banyak

Kedua, aspek teknis yang memastikan lokasi benar-benar aman dari risiko bencana seperti banjir dan longsor. Ketiga, aspek sosial-ekonomi dan kehidupan masyarakat. 

“Rumah itu bukan hanya bangunan. Kehidupan ikut berpindah. Karena itu harus dipikirkan akses anak-anak ke sekolah, tempat kerja orang tua, pasar, dan layanan dasar lainnya. Ekosistem kehidupan masyarakat harus menjadi pertimbangan utama,” tandasnya.