Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi rencana pembangunan rumah susun (rusun) untuk warga di Bali yang sebelumnya disampaikan oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara.
Menanggapi hal itu, Purbaya menegaskan bahwa Kementerian Keuangan memiliki prioritasnya sendiri.
Ia menolak anggapan bahwa dirinya harus mengikuti arahan dari Menteri PKP.
"Bukan bos saya, saya nggak perlu diarahkan oleh dia," ucap Purbaya, Jumat 5 Desember 2025.
Baca juga: Purbaya Resmikan Rusun PNS Kemenkeu di Bali, Sewa Cuma Rp300 Ribu
Kendati demikian, Purbaya mengaku sudah ada pembicaraan terkait rencana tersebut.
Namun, ia menegaskan akan memprioritaskan kebutuhan internal Kemenkeu terlebih dahulu.
"Ada perbicaraan seperti itu. Tapi saya pikir kami lihat Kementerian Keuangan masih butuh apa nggak," ungkap Purbaya.
"Kalau masih ada pegawai Kementerian Keuangan yang masih belum dapat tempat tinggal di sini, sebagian untuk pegawai Kementerian Keuangan dulu. Nanti kami lihat seperti apa ke depannya," lanjutnya.
Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meminta sisa lahan di Rusun ASN Kementerian Keuangan di Bali digunakan untuk membangun rusun serupa untuk masyarakat.
Baca juga: Purbaya Buka-bukaan Banyak Daerah Ngaku Kekurangan Anggaran
“Saya tanya katanya di sini warga sangat membutuhkan rumah susun, tidak punya lahan, nah saya lihat ada lahan di sana ya sudah saya minta siapkan proposal, tapi rusunnya jangan lagi buat ASN, tapi buat MBR," ungkap Ara.
Rusun ASN Kementerian Keuangan sendiri berdiri di tengah kawasan elit Renon, Denpasar, terdiri dari beberapa gedung berlantai empat dengan total 120 kamar terbangun.
Ara meminta sisa lahan dibangun rusun yang sama untuk mengakomodir masyarakat dengan ketentuan MBR yang bekerja di dekat sana.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjawab pertanyaan wartawan saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis, 27 November 2025. (ANTARA/Imamatul Silfia) (Antara)