Pertamina Tegaskan Masih Bermitra dengan Rosneft dalam Proyek Kilang Tuban

NTVNews - Berita Hari Ini, Terbaru dan Viral - 10 Nov 2025, 17:36
thumbnail-author
Satria Angkasa
Penulis
thumbnail-author
Tasya Paramitha
Editor
Bagikan
Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri ketika ditemui setelah melantik anggota komite BPH Migas di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin 10 November 2025. (ANTARA/Putu Indah Savitri) Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri ketika ditemui setelah melantik anggota komite BPH Migas di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin 10 November 2025. (ANTARA/Putu Indah Savitri) (Antara)

Ntvnews.id, Jakarta - Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, memastikan bahwa pihaknya hingga kini masih menjalin kemitraan dengan perusahaan energi asal Rusia, Rosneft, dalam proyek pembangunan Kilang Tuban, meskipun perusahaan tersebut tengah menghadapi sanksi dari Amerika Serikat (AS).

“Sejauh ini kami masih bekerja sama dengan mitra lama, yaitu Rosneft,” ujar Simon usai menghadiri pelantikan anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin, 10 November 2025.

Simon menjelaskan bahwa proyek Kilang Tuban saat ini tengah memasuki tahap Final Investment Decision (FID) yang dilakukan bersama Rosneft. Hasil FID tersebut akan menjadi penentu apakah proyek dapat dilanjutkan sesuai rencana atau perlu dilakukan penyesuaian.

"Kami menargetkan pembaruan informasi mengenai FID bisa disampaikan pada awal Desember mendatang,” tambahnya.

Pernyataan Simon sejalan dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, yang sebelumnya menegaskan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir terhadap sanksi Amerika Serikat terhadap perusahaan migas Rusia yang berinvestasi di Indonesia.

Baca Juga: Pertamina dan Toyota Bakal Bangun Pabrik Bioetanol Rp2,5 Triliun di Lampung

Sanksi terbaru terhadap Rosneft dan Lukoil diumumkan oleh Menteri Keuangan AS Scott Bessent pada 22 Oktober lalu, sebagai bagian dari tekanan Washington terkait konflik Rusia–Ukraina. Pemerintah AS menegaskan langkah itu merupakan upaya untuk mendorong gencatan senjata, sekaligus menekan sektor energi Rusia.

Meskipun demikian, pihak Rusia menilai sanksi tersebut tidak akan berdampak besar terhadap perekonomiannya. Utusan khusus Presiden Rusia, Kirill Dmitriev, bahkan menegaskan bahwa Rusia tetap akan melanjutkan kerja sama ekonomi yang telah direncanakan, termasuk dengan sejumlah negara mitra seperti Indonesia. 

(Sumber: Antara)

x|close