Direktur Utama PT Freeport Indonesia (PTFI) Tony Wenas ditemui usai menghadiri Indonesia Summit 2025 di Jakarta, Rabu 27 Agustus 2025. (ANTARA/Maria Cicilia Galuh) (Antara)
Ntvnews.id, Jakarta - Direktur Utama PT Freeport Indonesia (PTFI) Tony Wenas menyampaikan bahwa proses negosiasi terkait penambahan saham sebesar 10 persen masih berjalan bersama pemerintah Indonesia. Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat kontribusi Freeport terhadap perekonomian nasional.
Menurut Tony, cadangan tembaga di Indonesia masih cukup besar untuk dieksplorasi, sehingga akan merugikan bila tidak dikembangkan lebih lanjut.
"Kalau nggak di-develop berarti kontribusi kami kepada pemerintah yang sekitar 4 miliar dolar AS per tahun itu berhenti," ujar Tony di Jakarta, Rabu, 27 Agustus 2025.
Ia menambahkan, kegiatan pertambangan Freeport telah memberikan kontribusi signifikan, yakni sekitar US$700 juta per tahun untuk pendapatan daerah serta membuka lebih dari 30 ribu lapangan kerja.
Tony menegaskan tidak ada pihak yang akan memperoleh keuntungan apabila kerja sama antara MIND ID dengan Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. tidak berlanjut.
Lebih jauh, ia menilai apabila divestasi bisa diteruskan hingga tahun 2061, maka dampak positif bagi ekonomi nasional akan terus berlanjut.
Baca Juga: PN Jaksel Tolak Permohonan PK Silfester Matutina
"Kalau kemudian bisa dilakukan lebih lanjut lagi sampai 2061 atau bahkan lebih, maka manfaat-manfaat ekonomi itu akan terus berlanjut," katanya.
Meski begitu, Tony mengakui bahwa hingga saat ini belum ada perkembangan terbaru terkait negosiasi tambahan saham tersebut.
"Itu still under discussion, mudah-mudahan bisa tercapai kesepakatan," imbuhnya.
Saat ini, MIND ID telah memegang 51 persen saham PTFI. Pemerintah Indonesia meminta tambahan 10 persen saham Freeport sebagai syarat perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).
Pada tahun sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir juga menyinggung soal penambahan saham 10 persen Freeport Indonesia. Ia mengatakan, finalisasi rencana investasi perusahaan tambang itu masih ditunggu.
Erick menilai, perhitungan investasi harus dilakukan secara cermat, dan langkah yang ditempuh Freeport merupakan hal wajar.
Ia memastikan pembahasan mengenai divestasi akan terus dilanjutkan hingga tercapai kesepakatan.
Lebih lanjut, Erick menegaskan bahwa Kementerian BUMN sebagai perwakilan pemerintah memiliki tanggung jawab memastikan proses ini berjalan dengan baik, terlebih PTFI adalah anak usaha MIND ID, BUMN Holding Pertambangan.
"Kami tentu berharap pembahasan ini dapat segera diselesaikan," ujarnya.
(Sumber: Antara)
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
