Ilustrasi Industri Hasil Tembakau (Antara)
Ntvnews.id, Jakarta - Kenaikan tarif cukai hasil tembakau (CHT) yang terus berlangsung dalam beberapa tahun terakhir memicu kekhawatiran serius di kalangan petani tembakau. Mereka menilai kebijakan ini telah mengguncang stabilitas ekosistem pertanian tembakau nasional, dari sektor hulu hingga industri.
Merespons kondisi tersebut, sejumlah pihak, termasuk asosiasi petani dan akademisi, mendorong pemerintah untuk memberlakukan moratorium kenaikan cukai selama tiga tahun.
Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (DPN APTI), Kusnadi Mudi, menyampaikan bahwa kenaikan tarif cukai berdampak langsung terhadap keberlangsungan usaha petani tembakau. Setiap kali tarif naik, produsen cenderung menekan volume produksi, yang berdampak pada berkurangnya pembelian tembakau dari petani.
“Hal ini menyebabkan pendapatan petani menurun signifikan. Ini sudah terbukti beberapa tahun terakhir, di mana kenaikan cukai selalu diikuti turunnya permintaan pabrikan,” kata Mudi dalam keterangannya, Senin, 4 Agustus 2025.
Ia menilai bahwa jeda tiga tahun tanpa kenaikan CHT sangat dibutuhkan agar petani memperoleh kepastian harga dan akses pasar yang lebih stabil. Selain itu, penundaan ini juga dianggap penting untuk menjaga eksistensi industri kecil dan menengah yang bergantung pada sektor tembakau.
“Kami sangat mendukung moratorium kenaikan CHT selama tiga tahun ke depan. Penundaan ini akan memberikan ruang bagi petani, pabrikan, dan pemerintah untuk memulihkan kondisi pascapandemi, sekaligus menciptakan kepastian pasar bagi tembakau lokal,” tegasnya.
Dari sisi akademis, dukungan terhadap moratorium ini juga datang dari pengamat pertanian dari Institut Pertanian Bogor (IPB), Prima Gandhi. Ia menilai bahwa setiap wacana kenaikan tarif cukai selalu menimbulkan kekhawatiran di tingkat petani, karena menyebabkan harga tembakau menjadi tidak stabil.
“Setiap ada isu kenaikan CHT, harga di petani itu fluktuatif, menimbulkan ketidakpastian harga. Nah, ketika itu terjadi, pasti ada potensi terhadap penurunan kesejahteraan petani,” jelasnya.
Menurut Gandhi, moratorium selama tiga tahun akan membantu menciptakan kestabilan dalam ekosistem pertembakauan, serta memberikan ruang gerak bagi petani dan pelaku industri agar tidak mengalami kerugian besar.
“Kalau ada moratorium tiga tahun, menurut saya minimal akan ada stabilitas ekosistem pertembakauan dan juga petani dan pelaku industri itu juga bisa tidak gulung tikar.”
Ia juga menekankan dampak lain dari kebijakan cukai yang terlalu agresif, yakni meningkatnya peredaran rokok ilegal yang justru tidak memberikan pemasukan apa pun bagi negara.
“Kalau ada rokok ilegal, akhirnya tetap saja yang merokok banyak, tapi negara tidak dapat cukai,” pungkasnya.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
