Pengusaha Wanti-wanti Kenaikan UMP Tinggi Bakal Bebani Dunia Usaha

NTVNews - Berita Hari Ini, Terbaru dan Viral - 20 Nov 2026, 17:22
thumbnail-author
Muslimin Trisyuliono
Penulis
thumbnail-author
Beno Junianto
Editor
Bagikan
Ilustrasi - Sejumlah pekerja berjalan sepulang kerja di kawasan Sudirman-Thamrin, Jakarta. Ilustrasi - Sejumlah pekerja berjalan sepulang kerja di kawasan Sudirman-Thamrin, Jakarta. (Dok.Antara)

Ntvnews.id, Jakarta - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meminta pemerintah lebih bijak dalam menetapkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027.

Menurutnya kenaikan UMP di DKI Jakarta pada tahun 2027 sebesar 7,1 persen menjadi Rp 6,1 juta dinilai melebihi kemampuan bayar perusahaan.

Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo, Bob Azam, mengatakan kenaikan upah tersebut lebih tinggi dibandingkan kemampuan perusahaan yang diperkirakan hanya mampu menaikkan gaji pekerja sekitar 4-5 persen pada tahun ini.

"Kenaikan ini tentunya melebihi kemampuan bayar (ability to pay) perusahaan yang tahun ini mungkin tidak lebih dari 4-5 persen," ucap Bob dalam keterangannya, Jumat 20 November 2026.

Baca Juga: Daftar Daerah yang Telah Menetapkan UMP 2027, DKI Jakarta Naik 7,1 Persen

Menurutnya, kenaikan UMP sebesar itu juga belum tentu memberikan dampak signifikan terhadap daya beli buruh.

Oleh karena itu, pemerintah seharusnya mengedepankan kebijakan struktural yang dapat menekan biaya hidup pekerja, bukan hanya mengandalkan kenaikan upah minimum.

Bob menilai, kebijakan yang dibutuhkan buruh antara lain biaya perumahan yang lebih terjangkau, transportasi murah, hingga pajak yang lebih rendah.

"Yang dibutuhkan adalah kebijakan yang lebih struktural untuk buruh seperti biaya rumah yang lebih terjangkau, transportasi lebih murah dan pajak lebih rendah . Bukan dengan kenaikan UMP yang sepeti ini," ungkapnya.

Ia pun mencontohkan kebijakan di Vietnam, di mana kenaikan upah disebut dijaga sekitar 2 persen di atas kemampuan bayar perusahaan. Sehingga perusahaan, terutama sektor padat karya masih memiliki ruang untuk menjaga margin usaha sekaligus menarik investasi baru.

Selain itu, pemerintah dinilai perlu memberikan insentif bagi masyarakat seperti menurunkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 10 persen menjadi 8 persen, memberikan keringanan pajak untuk pembelian rumah pertama dan kendaraan pertama, serta menyediakan asuransi kehilangan pekerjaan.

"Paralel pemerintah menurunkan PPN dari 10 persen jadi 8 persen, memberi keringanan pajak untuk pembelian rumah pertama dan juga kendaraan pertama. Juga memberikan asuransi terhadap kehilangan pekerjaan. Saya rasa itu lebih struktural policy" lanjutnya.

Baca Juga: Daftar Daerah yang Telah Menetapkan UMP 2027, DKI Jakarta Naik 7,1 Persen

Bob mengatakan, kenaikan biaya usaha yang terjadi tahun ini berpotensi mendorong perusahaan melakukan efisiensi untuk menyesuaikan beban operasional.

"Pasti Perusahaan yang mampu akan memenuhi kewajibannya dengan melakukan efisiensi seperti menunda recruitment termasuk melakukan streamlining businessnya agar bisa catch up dengan kenaikan biaya yang tahun ini luar biasa," beber Bob.

"Biaya energi, bahan baku import dan biaya logistik, biaya-biaya lain termasuk gaji. Mestinya pemerintah dan pemda bisa lebih bijak lagi," lanjutnya.

Ia pun berharap pemerintah pusat dan daerah lebih bijak dalam menetapkan kebijakan kenaikan upah agar tidak semakin membebani dunia usaha.

"Mestinya pemerintah dan pemda bisa lebih bijak lagi. Mungkin informal job dan informal sektor akan bertambah significant padahal mereka bukan tax payer. Jadi ujungnya tax ratio juga akan tertekan," tutupnya.