Pemerintah melaksanakan rapat koordinasi terbatas antarkementerian dan lembaga serta BUMN membahas kesiapan operasionalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Jakarta (Antara)
Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono mendorong pembentukan posko pemantauan untuk memastikan distribusi kebutuhan masyarakat, terutama barang bersubsidi, melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) berjalan lancar.
Dalam rapat koordinasi terbatas yang melibatkan kementerian, lembaga, dan BUMN di Jakarta pada Rabu, 14 Oktober 2026, Ferry menjelaskan bahwa posko tersebut diperlukan untuk memantau proses penyaluran sekaligus mendeteksi kendala yang mungkin terjadi.
"Kita perlu ada posko untuk memastikan kelancaran semua penyaluran barang-barang kebutuhan masyarakat khususnya barang bersubsidi apakah ada hambatan atau tidak. Nanti secara harian akan dimonitor," kata Ferry dalam keterangan pers kementerian.
Pemerintah juga berupaya mempercepat operasionalisasi KDKMP melalui koordinasi lintas kementerian, lembaga, dan BUMN. Langkah ini mencakup percepatan distribusi pupuk, LPG, serta beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).
"Bapak Presiden ingin agar KDKMP sudah bisa beroperasi sebanyak mungkin. Maka kita ingin melakukan percepatan penyaluran pupuk, gas LPG, beras SPHP dan lainnya," ujarnya.
Baca Juga: Menkop Ferry Sosialisasikan Perpres 82/2026 untuk Percepat Operasional KDKMP
Sebagai bagian dari upaya tersebut, Ferry menyampaikan bahwa pemerintah akan mengunjungi 107 titik KDKMP secara serentak mulai Kamis, 15 Oktober 2026. Kegiatan ini bertujuan memeriksa kesiapan koperasi yang pembangunan fasilitasnya telah selesai.
Pemeriksaan lapangan tersebut juga mencakup kesiapan sarana dan prasarana, perangkat pendukung, serta kelengkapan operasional sebelum koperasi memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal.
Ferry menekankan bahwa kelancaran operasional KDKMP membutuhkan koordinasi berkelanjutan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, kementerian dan lembaga, serta BUMN.
Ia berharap koperasi desa dapat berperan dalam memperkuat perekonomian masyarakat di tingkat desa sekaligus memperluas akses terhadap kebutuhan pokok dan barang bersubsidi.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan bahwa pemerintah menargetkan 8.000 unit KDKMP mulai beroperasi pada akhir Oktober 2026.
Baca Juga: Prabowo Teken Perpres Kopdes Merah Putih, KSP Dudung Sebut Percepat Operasional KDKMP
Untuk mendukung pencapaian target tersebut, pemerintah akan melakukan pemantauan langsung secara intensif selama delapan hari. Pemantauan ini dilakukan guna mengetahui kebutuhan yang belum terpenuhi serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi masing-masing koperasi.
(Sumber: Antara)
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
