Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas)(tengah) memberikan keterangan seusai memimpin rapat koordinasi terbatas Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Jakarta, Rabu, 14 Oktober 2026. (Antara)
Ntvnews.id, Jakarta - Pemerintah akan melakukan pemantauan serentak terhadap sekitar 8.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) mulai Kamis, 15 Oktober 2026. Langkah ini dilakukan untuk mengidentifikasi berbagai kendala operasional sekaligus memastikan persoalan yang muncul di lapangan dapat segera ditangani.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas menyampaikan rencana tersebut setelah memimpin rapat koordinasi terbatas mengenai KDKMP di Jakarta, Rabu, 14 Oktober 2026. Pertemuan itu dihadiri sejumlah perwakilan kementerian, lembaga, serta badan usaha milik negara (BUMN).
"Besok tanggal 15 akan ada monitoring serentak," kata Zulhas dalam konferensi pers seusai rapat.
Ia menjelaskan, tahap awal pemantauan akan mencakup sekitar 8.000 koperasi. Proses pemeriksaan dijadwalkan berlangsung selama delapan hari untuk melihat kesiapan operasional setiap koperasi dan mengidentifikasi hambatan yang membutuhkan penanganan.
Baca Juga: BMW Goda Penggemar dengan Motor Sport 450 cc Baru, Meluncur 15 Oktober?
"Monitoring itu untuk memastikan (contoh, seperti barang) ini sudah ada belum? Kalau belum ada, kenapa? (Jadi, terkait) masalahnya," ujarnya.
Untuk melaksanakan kegiatan tersebut, perwakilan kementerian dan para wakil menteri telah mendapatkan pembagian tugas kunjungan. Pemantauan di daerah juga akan melibatkan panglima komando daerah militer (pangdam), gubernur, serta bupati.
"Yang akan berkunjung besok itu seluruh kementerian, wakil menteri, kita udah bagi tugas ya. Besok itu yang hadir di rapat di sini ada 100 (KDKMP) lebih akan dikunjungi, besok," tambah Menko.
Menurut Zulhas, keterlibatan berbagai instansi diperlukan agar kendala yang ditemukan dapat langsung dikoordinasikan dengan pihak yang berwenang. Dengan demikian, kegiatan usaha koperasi diharapkan dapat berjalan sesuai rencana.
Baca Juga: Menko Airlangga Pastikan Program Magang Fresh Graduate Meluncur 15 Oktober 2025
"Agar memastikan koperasi ini bisa berjalan. Karena pasti akan banyak masalah. Akan ada banyak yang yang perlu bantuan semua pihak. Kenapa ini misalnya pupuknya belum sampai? Nah misalnya, itu nanti akan dibantu oleh para bupati, ya, gubernur, semua akan membantu ini agar ini bisa berjalan dengan baik," ucap Zulhas.
Ia menambahkan, komunikasi dengan pihak terkait dapat dilakukan secara langsung saat pemantauan berlangsung. Mekanisme tersebut disesuaikan dengan pejabat yang melakukan kunjungan dan persoalan yang ditemukan di lapangan.
"Bisa langsung telepon, bisa saja. Tergantung yang datang," ungkap dia.
Untuk mendukung kegiatan pengawasan, Kementerian Koordinator Bidang Pangan telah menyiapkan posko yang akan memantau perkembangan KDKMP selama satu bulan. Posko tersebut bertugas mencatat berbagai kendala, termasuk persoalan yang belum berhasil diselesaikan.
Petugas posko akan bersiaga selama 24 jam untuk menerima informasi dari daerah dan meneruskan masalah yang membutuhkan tindak lanjut kepada pejabat terkait.
"Saya tiap sore akan dapat laporan, yang enggak bisa ditembus, saya akan turun tangan," tuturnya.
Zulhas menilai pendampingan intensif dibutuhkan karena operasional KDKMP melibatkan banyak unsur, mulai dari kementerian, BUMN, pemerintah daerah, camat, kepala desa, hingga pengurus koperasi.
Ia juga mengatakan bahwa koperasi memerlukan penguatan dan pendampingan usaha secara bertahap selama sekitar satu hingga dua tahun sebelum diharapkan mampu beroperasi secara mandiri.
"Kalau dua tahun sudah bagus, tentu dia akan berjalan dengan sendirinya," kata dia.
(Sumber: Antara)
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
