KDMP Berpotensi Pangkas Subsidi Tak Tepat Sasaran Rp150 Triliun per Tahun

NTVNews - Berita Hari Ini, Terbaru dan Viral - 10 Sep 2026, 08:50
thumbnail-author
Annisa Aldifa Keyla
Penulis
thumbnail-author
Siti Ruqoyah
Editor
Bagikan
Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) Dony Oskaria ditemui di Jakarta Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) Dony Oskaria ditemui di Jakarta (Antara)

Ntvnews.id, Jakarta -  Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) Dony Oskaria menyebut Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) berpotensi membantu pemerintah menghemat anggaran subsidi yang tidak tepat sasaran hingga sekitar Rp150 triliun setiap tahun.

Menurut Dony, potensi tersebut dapat diwujudkan dengan menjadikan KDMP sebagai saluran distribusi berbagai barang yang mendapatkan subsidi pemerintah hingga ke tingkat desa.

“Teman-teman bisa bayangkan nanti paling tidak kita bisa menghemat subsidi kita yang tidak tepat sasaran sekitar Rp150 triliun setahun. Jadi mesti dilihat dampaknya,” kata Dony saat ditemui di Jakarta, Rabu, 9 September 2026.

Ia mengatakan pemerintah bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Koperasi sedang menyiapkan sistem daring berbasis data tunggal untuk menentukan masyarakat yang berhak memperoleh subsidi.

“Jadi kita sedang membuat tim, antara saya, tim saya, tim Pak Purbaya dan tim Menteri Koperasi membangun nanti online system, yang berdasarkan kepada basis siapa yang berhak untuk menerima subsidi,” ujarnya.

Baca Juga: Prabowo Tegaskan Seluruh Barang Subsidi Wajib Disalurkan Lewat KDMP

Sistem tersebut nantinya akan terhubung dengan jaringan KDMP sehingga distribusi subsidi dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran.

Dony menjelaskan KDMP akan berfungsi sebagai kanal distribusi pemerintah yang menjangkau masyarakat hingga tingkat desa. Menurut dia, cakupan tersebut memungkinkan pemerintah mengendalikan penyaluran sejumlah barang subsidi dengan lebih baik.

“Teman-teman juga mesti memahami fungsi daripada Kopdes ini sehingga nanti tidak jadi bias kepada masalah. Kopdes ini menjadi channel distribution. Jadi di manapun lokasinya, karena coverage-nya adalah desa,” katanya.

Ia mencontohkan pemanfaatan jaringan KDMP saat terjadi kenaikan harga bahan pokok, seperti beras. Pemerintah dapat menyalurkan komoditas tersebut melalui KDMP dengan harga yang telah ditetapkan sehingga turut membantu mengendalikan inflasi.

“Misalkan harga beras naik. Kita tinggal distribusikan khusus di seluruh Kopdes harga sekian. Inflasi bisa kita tekan, terutama bahan pokoknya,” ujar Dony.

Baca Juga: Mendes Yandri Tegaskan KDMP Bakal Gandeng Warung dan Toko Kelontong Desa

Selain menjadi saluran distribusi, KDMP juga disiapkan untuk memperluas akses layanan keuangan bagi masyarakat di desa. KDMP nantinya dapat berperan sebagai agen perbankan sehingga warga yang belum memiliki akses perbankan dapat melakukan transaksi seperti penarikan dan penyetoran uang.

Pemerintah juga akan memanfaatkan jaringan KDMP untuk mengurangi ketergantungan masyarakat desa terhadap rentenir melalui penyaluran kredit dengan bunga yang lebih rendah.

“Kita ingin memutus mata rantai rentenir di desa. PNM nanti membuka kantor di Koperasi Desa. Dalam rangka apa? Menyalurkan kredit. Untuk menghindari adanya, sekarang kan banyak yang kena rentenir dan sebagainya. Nanti dengan bunga ada 8 persen,” katanya.

Selain layanan keuangan, PT Pos Indonesia juga akan bekerja sama dengan KDMP untuk menyediakan layanan logistik bagi masyarakat desa, termasuk membantu pelaku usaha yang menjalankan kegiatan penjualan secara daring.

Baca Juga: Survei SMRC: 76,9 Persen Warga Sudah Mengenal Program KDMP

Dengan berbagai fungsi tersebut, Dony menilai KDMP tidak hanya berperan sebagai koperasi, tetapi juga dapat menjadi jaringan distribusi yang membantu pemerintah memperluas akses layanan dan barang kepada masyarakat di tingkat desa.

(Sumber: Antara)

x|close