BPS Gandeng Kemenperin, Kemenaker dan Pelaku Usaha Perkuat Komitmen Sukseskan Sensus Ekonomi 2026

Ntvnews.id, Bekasi - Badan Pusat Statistik (BPS) bersama Kementerian Perindustrian, Kementerian Ketenagakerjaan, pemerintah daerah, serta pelaku usaha menandatangani komitmen bersama untuk menyukseskan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Penandatanganan dilakukan di Kawasan Industri Jababeka, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Selasa, 21 Juli 2026.

Kolaborasi tersebut diharapkan mampu menghasilkan data ekonomi yang akurat sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan nasional sekaligus memperkuat daya saing industri Indonesia.

Kegiatan itu dihadiri Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan dan Akses Industri Internasional (KPAII) Kementerian Perindustrian Trisupondi, Plt. Bupati Bekasi Asep Suriatmaja, serta perwakilan Apindo, Kadin, dan berbagai asosiasi industri.

Jababeka dipilih sebagai lokasi kegiatan karena merupakan salah satu pusat industri terbesar di Indonesia. Melalui pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, pemerintah ingin memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai perkembangan industri, tantangan yang dihadapi pelaku usaha, hingga potensi yang masih dapat dikembangkan agar sektor manufaktur tetap kompetitif.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan sektor manufaktur masih menjadi salah satu penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional. Menurutnya, kontribusi sektor tersebut mencapai sekitar 19 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, sedangkan di Jawa Barat angkanya bahkan mencapai sekitar 40 persen.

"Artinya, sekitar seperlima dari ekonomi Indonesia memang dikontribusikan oleh industri manufaktur," ujar Amalia.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti. (Ntvnews)

Ia menambahkan, Kabupaten Bekasi memiliki posisi strategis karena memiliki 11 kawasan industri yang disebut menjadi salah satu yang terbanyak di Asia Tenggara.

Selain menjadi sumber data bagi pemerintah, hasil Sensus Ekonomi 2026 nantinya juga dapat dimanfaatkan pelaku usaha untuk membaca peluang investasi maupun menyusun strategi bisnis berdasarkan potensi ekonomi di masing-masing daerah.

"Pelaku usaha sebenarnya nanti bisa memanfaatkan peta ekonomi yang kita hadirkan," katanya.

Amalia menjelaskan, melalui data tersebut pelaku usaha dapat memetakan rantai pasok, mengetahui lokasi bahan baku, hingga melihat peluang usaha baru yang belum banyak dikembangkan di suatu wilayah sehingga keputusan investasi menjadi lebih tepat sasaran.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menilai Sensus Ekonomi 2026 memiliki peran penting dalam memetakan perkembangan industri Indonesia selama satu dekade terakhir. Data tersebut, kata dia, akan menjadi dasar bagi pemerintah dalam merumuskan berbagai kebijakan, termasuk penyusunan program pelatihan vokasi dan pemagangan nasional agar sesuai dengan kebutuhan dunia industri.

"Bagi pemerintah, Sensus Ekonomi merupakan satu hal yang sangat strategis," ujar Yassierli.

Ia menambahkan, selama ini BPS telah banyak membantu Kementerian Ketenagakerjaan melalui penyediaan berbagai data statistik, seperti Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) maupun Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), yang menjadi dasar penyusunan kebijakan ketenagakerjaan.

"Jadi bagi kami Kementerian Ketenagakerjaan, kita harus sama-sama mensukseskan Sensus Ekonomi 2026 ini," ucapnya.

Sementara itu, Direktur Nusantara TV Randy Tampubolon menilai forum kolaborasi lintas kementerian yang digagas BPS menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mempersiapkan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Menurutnya, kegiatan tersebut melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari kementerian, akademisi, pelaku usaha hingga pemerintah daerah.

"Tadi saya hadir di dalam acara kolaborasi lintas kementerian yang digagas BPS RI, memang melibatkan Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Perindustrian. Memang di dalam forum tadi melibatkan banyak stakeholders termasuk mengundang akademisi, pelaku usaha dan kepala daerah setempat yang dilakukan di daerah Jababeka," kata Randy.

Direktur Utama Nusantara TV, Randy Tampubolon. (Ntvnews)

Ia mengatakan, pelibatan berbagai pihak tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memastikan proses pendataan berjalan optimal sehingga mampu memetakan potensi ekonomi di setiap daerah secara akurat.

"Saya lihat bahwa ini memang terlihat keseriusan pemerintah, dalam hal ini melalui BPS dengan kegiatan Sensus Ekonomi. Mereka berupaya untuk bisa melakukan sensus pendataan secara akurat, secara optimal, sehingga dapat memetakan potensi-potensi ekonomi di tiap daerah," ujarnya.

Randy menambahkan, hasil pendataan tersebut nantinya tidak hanya menjadi rujukan pemerintah dalam menyusun kebijakan, tetapi juga dapat dimanfaatkan berbagai pihak untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

"Sekaligus nanti data ini juga dapat dipergunakan banyak pihak, tentunya bagaimana untuk mendorong perekonomian Indonesia ke depan. Karena kita yakin dan kita yakini data tadi, sensus tadi itu adalah menjadi sebuah dasar, disebutkan tadi sebagai pondasi bagi keberlanjutan ekonomi ke depan," tuturnya.

Di sisi lain, BPS menegaskan keberhasilan Sensus Ekonomi 2026 tidak akan tercapai tanpa dukungan dunia usaha. Karena itu, komitmen bersama dibangun sejak awal agar seluruh pelaku usaha bersedia berpartisipasi aktif dan memberikan data yang akurat selama proses pendataan berlangsung.

"Ini tentunya sensus ekonomi itu harus memastikan bahwa industri-industri yang berada di kawasan industri sudah terdata," kata Amalia.

Ia berharap seluruh pelaku usaha, khususnya yang berada di kawasan industri, dapat berpartisipasi aktif sehingga data yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kondisi perekonomian Indonesia secara menyeluruh.