BPDP Pastikan Anggaran Masih Aman untuk Dukung B50 dan Solar Murah Nelayan

NTVNews - Berita Hari Ini, Terbaru dan Viral - 15 Jul 2026, 14:44
thumbnail-author
Muslimin Trisyuliono
Penulis
thumbnail-author
Tasya Paramitha
Editor
Bagikan
Direktur Penyaluran Dana Sektor Hilir BPDP, Mohammad Alfansyah Direktur Penyaluran Dana Sektor Hilir BPDP, Mohammad Alfansyah (Ntvnews.id-Muslimin Trisyuliono)

Ntvnews.id, Jakarta - Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) memastikan ketersediaan dana yang dikelolanya masih memadai untuk mendukung seluruh program pemerintah.

Hal ini disampaikan seiring pelaksanaan mandatori biodiesel B50 serta dan pemberian solar non subsidi dengan harga khusus bagi nelayan kapal besar.

Direktur Penyaluran Dana Sektor Hilir BPDP, Mohammad Alfansyah, mengungkapkan kebutuhan anggaran untuk program biodiesel B50 pada tahun ini diperkirakan mencapai sekitar Rp32,3 triliun. 

Menurutnya, program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), bantuan sarana dan prasarana (sarpras), kegiatan riset, hingga pengembangan sumber daya manusia (SDM) akan tetap memperoleh dukungan anggaran.

"Saya sampaikan tadi PSR, sarpras, riset, SDM, tidak boleh tidak ada dananya," ucap Alfansyah, Rabu 15 Juli 2026.

Baca juga: ESDM Segera Terbitkan Aturan BBM Rp15.000 per Liter untuk Nelayan

Lebih lanjut, BPDP memastikan kesiapan anggaran untuk mendanai subsidi solar bagi nelayan dengan alokasi sekitar 400 ribu kiloliter solar.

Namun, ia tidak menjelaskan detil berapa anggaran yang di siapkan untuk program subsidi nelayan. Pihaknya hanya memastikan anggaran yang disiapkan kurang dari Rp 1,5 triliun. 

"BPDP siap support saja," lanjutnya.

BPDP optimistis kemampuan keuangan pada tahun ini mencukupi membiayai seluruh programtermasuk biodiesel, subsidi nelayan, dan peremajaan sawit.

"Insya Allah cukup," tandasnya.

Sebelumnya, pemerintah kembali menunjukkan keberpihakannya kepada nelayan dan sektor perikanan. 

Atas arahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, harga BBM bagi nelayan pengusaha yang memiliki kapal berukuran 30 GT hingga 200 GT ditetapkan menjadi Rp15.000 per liter.

Baca juga: Qodari Sebut B50 Jadi Program Strategis Jaga Ketahanan Ekonomi dan Energi RI

Kebijakan ini diharapkan dapat meringankan biaya operasional sekaligus memberikan kepastian usaha bagi pelaku perikanan nasional.

Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia di Padepokan Garuda Yaksa, Bogor, Jawa Barat, Senin, 13 Juli 2026.

x|close