Luhut: Prabowo Luncurkan GovTech di Oktober 2026

Pernyataan itu disampaikan Luhut setelah menghadiri Rapat Percepatan Digitalisasi Bantuan Sosial di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Selasa, 30 Juni 2026.

"Presiden akan launching secara nasional di bulan Oktober," kata Luhut.

Saat ini, proyek percontohan GovTech tengah dijalankan di 43 kabupaten dan kota. Pemerintah menargetkan laporan hasil pelaksanaan program tersebut dapat diterima pada akhir Juli 2026 sebagai bahan evaluasi sebelum penerapan secara nasional.

Baca Juga: Luhut Targetkan Digitalisasi Bansos Berlaku Nasional Mulai Oktober 2026

Luhut menjelaskan bahwa Presiden Prabowo telah menempatkan transformasi digital sebagai salah satu agenda prioritas pemerintah. Menurut dia, konsep yang dikembangkan tidak sebatas digitalisasi layanan publik, tetapi juga memanfaatkan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).

"Presiden sudah memberikan arahan bahwa ini menjadi salah satu program yang sangat penting. Pemerintahan berbasis digital, tapi lebih maju lagi didukung AI," ujarnya.

Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Luhut Binsar Pandjaitan (tengah) memberikan keterangan kepada wartawan usai Rapat Percepatan Digitalisasi Bansos yang digelar di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Jakarta, Selas (Antara)

Ia menuturkan delapan kementerian dan lembaga saat ini telah mengintegrasikan data yang kemudian diolah dengan dukungan teknologi AI. Untuk menjaga keamanan sistem dan data, pemerintah turut melibatkan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Sejumlah daerah juga dinilai menunjukkan perkembangan positif dalam implementasi GovTech. Salah satunya adalah Surabaya yang disebut memiliki kemajuan cukup baik. Karena itu, pemerintah membuka peluang memperluas cakupan proyek percontohan ke lebih banyak daerah sebelum peluncuran nasional dilakukan.

Baca Juga: Luhut dan OJK Bahas Reformasi Pasar Modal hingga Penguatan Stabilitas Keuangan

Luhut menegaskan seluruh perangkat lunak yang digunakan dalam sistem GovTech merupakan hasil pengembangan sumber daya manusia Indonesia. Pemerintah juga sedang mengintegrasikan sekitar 27 ribu aplikasi yang selama ini digunakan secara terpisah oleh berbagai kementerian dan lembaga ke dalam satu ekosistem digital.

"Kita tidak membeli atau mengimpor perangkat lunak sehingga membuat biaya tinggi. Kita hanya menyatukan sekitar 27 ribu aplikasi yang ada di seluruh kementerian dan lembaga," katanya.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan pemerintah daerah mendukung percepatan implementasi GovTech di berbagai wilayah.

Menurut Tito, keputusan memperluas proyek percontohan diambil setelah uji coba yang dilakukan di Banyuwangi menunjukkan hasil positif. Salah satu manfaat yang dirasakan adalah meningkatnya ketepatan sasaran dalam penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat.