Purbaya Sidak ke Tanjung Priok, Temukan 3.100 Kontainer Menumpuk: Masalahnya Nggak Masuk Akal

Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Pelabuhan Tanjung Priok, Sabtu 6 Juni 2026. 

Adapun sidak dilakukan terkait penumpukan kontainer yang dikeluhkan pelaku usaha karena mulai mengganggu pasokan bahan baku industri.

Purbaya mengungkapkan bahwa dirinya menerima informasi mengenai adanya penumpukan sekitar 3.100 kontainer di kawasan pelabuhan. 

“Saya ke sini hari ini untuk menindaklanjuti informasi yang saya dapatkan beberapa hari lalu bahwa terjadi penumpukan di Pelabuhan Tanjung Priok sekitar 3.000an kontainer, tepatnya sekitar 3.100,” ucap Purbaya, Sabtu 6 Juni 2026.

Baca juga: Masih Ada Perusahaan Gunakan Dolar di Pelabuhan, Purbaya: Lapor Saya, Nanti Saya Hajar

Purbaya menjelaskan, penumpukan kontainer telah memicu keluhan dari kalangan pengusaha karena berdampak pada pasokan bahan baku industri sekaligus meningkatkan dwelling time di pelabuhan.

Saat pengecekan langsung, Purbaya menyebut jumlah kontainer yang menumpuk mulai berkurang dari sekitar 3.000 unit menjadi sekitar 2.500 unit.

"Tadi saya tanya masalahnya apa. Ada beberapa masalah. Katanya sebetulnya untuk saya nggak masuk akal. Peningkatan jumlah barang masuk. Sehingga prosesnya lambat di sini," lanjutnya.

Kendati demikian, ia meminta seluruh pihak terkait mempercepat proses penanganan hingga jumlah kontainer kembali ke kondisi normal yang berkisar 500 unit.

“Saya lihat semuanya sudah diinstruksikan untuk perbaikan secepatnya. Jadi mereka harus kerja 24 jam sampai nanti jumlahnya turun ke level yang semula sekitar 500 yang ada di sini,” lanjutnya.

Baca juga: Purbaya Bertolak ke China dan Inggris, Perluas Jaringan Investor untuk Pembiayaan Negara

Purbaya menjelaskan, salah satu penyebab utama penumpukan adalah meningkatnya volume barang masuk ke pelabuhan sehingga proses pelayanan menjadi lebih lambat. 

Untuk mengatasi persoalan tersebut, ia meminta adanya penambahan personel serta optimalisasi operasional selama 24 jam agar backlog dapat segera terurai.

"Jadi ditumpuk di sini selama berbulan-bulan. Mungkin karena dendanya lebih murah, mereka biarkan aja di sini barangnya. Tentunya jadinya pelabuhannya penuh," sebut Menkeu.

Bendahara Negara itu pun meminta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bersama pihak terkait mengevaluasi aturan dan menyiapkan mekanisme punishment atau hukuman terhadap importir yang terlalu lama meninggalkan barang di pelabuhan.

“Kita lihat regulasinya. Tapi harus fair, jangan tiba-tiba semuanya berbayar atau dendanya langsung berlipat. Tapi kalau sudah numpuk berhari-hari sampai sebulan lebih, itu kan sudah tidak wajar,” tandasnya.