Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya menerima kunjungan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Gedung PBNU, Rabu 22 Juli 2026/Ist
Ntvnews.id, Jakarta - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya menerima kunjungan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Gedung PBNU, Rabu 22 Juli 2026.
Dalam kesempatan tersebut, Purbaya menegaskan bahwa terkait pendirian Koperasi Produsen Bangkit Usaha Mandiri Nusantara (KPBUMN) merupakan kewenangan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
"Insentifnya sudah ada diatur oleh Kementerian ESDM kan, kami paling bayar di belakang," ucap Purbaya, Rabu 22 Juli 2026.
Kemudian dirinya menegaskan kembali bahwa Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tidak terlibat dalam penyusunan aturan insentif tersebut.
Baca juga: Purbaya Sambangi Kantor PBNU, Ada Apa?
"Yang atur Kementerian ESDM, kalau kami nggak ikut," katanya.
Meski belum ada kerja sama resmi antara Kemenkeu dan PBNU, Purbaya mengungkapkan pihaknya memiliki sejumlah lembaga pembiayaan yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pengembangan usaha, termasuk koperasi.
Diantaranya ada Pusat Investasi Pemerintah (PIP) dan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) untuk memberikan kredit yang lebih ringan dalam rangka mendukung Koperasi PBNU.
"Keuangan juga punya banyak kita bilang spesifikal khusus punya keuangan seperti LPEI, ada SMI, ada PIP. Yang bisa juga menyeluruhkan uang atau kredit yang lebih murah dibanding pasar," jelasnya.
Purbaya pun berjanji akan mengkaji kerja sama ini dengan Koperasi PBNU.
"Saya akan lihat nanti apakah itu bisa bekerjasama dengan Koperasi NU tadi. Kalau mungkin kita akan terjangkau," pungkasnya.
Baca juga: Purbaya Buka Suara Tren PHK saat Ekonomi RI Tumbuh Lebih dari 5 Persen
Sementara itu, Gus Yahya menegaskan pertemuan tersebut meminta arahan Purbaya atas pendirian KPBUMN sebagai tindak lanjut atas ketentuan pemerintah terkait konsesi tambang kepada ormas keagamaan.
"Harapannya adalah arahan dari Kementerian Keuangan karena ada banyak hal yang semuanya harus mengikuti rezim keuangan negara. Dan kami butuh arahan dari Kementerian Keuangan supaya nggak salah-salah," ujar Gus Yahya.
Menurutnya arahan ini diperlukan agar pengelolaan konsesi tambang tepat sasaran dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan negara.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
