DPR, BI, dan Pemerintah Perkuat Sinkronisasi Fiskal-Moneter untuk Jaga Stabilitas Ekonomi

Ntvnews.id, Jakarta - Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, mengungkapkan bahwa DPR telah menggelar rapat koordinasi bersama Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo serta Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa guna menyelaraskan kebijakan fiskal dan moneter di tengah dinamika perekonomian yang terus berkembang.

Menurut Dasco, kondisi saat ini menuntut kebijakan fiskal dan moneter berjalan beriringan agar mampu mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang lebih optimal. Ia menjelaskan, pertemuan tersebut juga menjadi forum untuk meninjau perkembangan dan kondisi ekonomi terkini.

"Hasil koordinasi pada hari ini telah menghasilkan beberapa kesepakatan yang tentunya akan disampaikan oleh masing-masing pihak," ujar Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu, 6 Juni 2026.

Salah satu hasil pembahasan tersebut adalah komitmen untuk menyelaraskan kebijakan fiskal dan moneter demi menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Selain itu, kedua instrumen kebijakan tersebut juga diarahkan untuk meningkatkan daya tarik imbal hasil sehingga dapat mendorong masuknya aliran modal ke dalam negeri.

Kesepakatan lainnya mencakup upaya menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan sektor perbankan. Langkah tersebut dilakukan melalui pengelolaan kas pemerintah yang tetap terjaga, termasuk peningkatan remunerasi atau bunga yang dibayarkan oleh Bank Indonesia kepada pemerintah.

Baca Juga: Purbaya Bertolak ke China dan Inggris, Perluas Jaringan Investor untuk Pembiayaan Negara

Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menilai kesepakatan yang dicapai dalam rapat tersebut menjadi sinyal penting bagi penguatan koordinasi yang lebih erat dan intensif di antara seluruh pemangku kepentingan ekonomi. Tujuannya adalah memastikan kebijakan moneter dan fiskal tetap berada pada jalur yang diharapkan.

Prasetyo menuturkan bahwa kondisi saat ini membutuhkan sinergi dari seluruh pengambil kebijakan melalui berbagai instrumen yang dimiliki, baik di bidang ekonomi makro maupun fiskal. Meskipun demikian, ia menegaskan bahwa berbagai indikator menunjukkan fundamental ekonomi Indonesia masih berada dalam kondisi yang cukup kuat.

Kendati demikian, pemerintah tetap perlu mempercepat berbagai program yang dapat mendorong pertumbuhan sektor ekonomi riil agar dampaknya semakin terasa bagi masyarakat.

"Terutama program-program di bidang pangan, program-program di bidang energi, kemudian program-program di bidang perikanan, dan termasuk industrialisasi dan hilirisasi," tutur Prasetyo.