Menkeu: Defisit APBN Mei 2026 Terkendali di Level 0,7 Persen PDB, Penerimaan Pajak Tumbuh Positif

NTVNews - Berita Hari Ini, Terbaru dan Viral - 5 Jun 2026, 15:48
thumbnail-author
Winny
Penulis
thumbnail-author
Tasya Paramitha
Editor
Bagikan
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melaporkan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) per 31 Mei 2026 dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Juni 2026 di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (5/6/2026), ANTARA/Bayu Saputra. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melaporkan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) per 31 Mei 2026 dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Juni 2026 di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (5/6/2026), ANTARA/Bayu Saputra. (Antara)

Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melaporkan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga akhir Mei 2026 masih berada dalam kondisi yang terkendali. Pemerintah mencatat defisit anggaran sebesar Rp180,4 triliun atau setara 0,70 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), seiring meningkatnya pendapatan negara dan percepatan realisasi belanja pemerintah.

Dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Juni 2026 di Jakarta, Jumat, Purbaya menegaskan bahwa posisi fiskal nasional masih aman. Menurutnya, perbaikan kinerja APBN terutama didorong oleh meningkatnya penerimaan perpajakan yang menunjukkan tren lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya.

“Lima bulan pertama, (defisit APBN) 0,7 persen. APBN kita amat aman,” kata Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Juni 2026 di Jakarta, Jumat, 5 Juni 2026.

Hingga Mei 2026, pendapatan negara berhasil dihimpun sebesar Rp1.185 triliun atau 37,6 persen dari target APBN tahun ini yang mencapai Rp3.153,6 triliun. Capaian tersebut tumbuh 19,1 persen secara tahunan (year-on-year/yoy). Kontribusi terbesar berasal dari penerimaan perpajakan yang mencapai Rp958,2 triliun, dengan realisasi penerimaan pajak sebesar Rp834,4 triliun atau meningkat 22,1 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Sementara itu, penerimaan dari sektor kepabeanan dan cukai mencapai Rp123,8 triliun atau tumbuh 0,7 persen secara tahunan.

“Jadi, ada perbaikan yang signifikan, di pajak utamanya, dibandingkan kondisi tahun lalu. Tahun lalu pertumbuhan pajaknya negatif, sekarang positif. Mungkin nanti akan 20 persen lebih. Kami dorong ke atas, diiringi dengan perbaikan di perpajakan,” ujar Menkeu.

Baca Juga: Menhub Dorong Pembiayaan Alternatif untuk Proyek Kereta Trans Sumatra Tanpa Bergantung APBN

Selain penerimaan perpajakan, pemerintah juga mencatat peningkatan pada penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang mencapai Rp226,4 triliun atau tumbuh 19,9 persen secara tahunan. Kinerja tersebut turut memperkuat posisi pendapatan negara di tengah kebutuhan pembiayaan pembangunan yang terus meningkat.

Dari sisi pengeluaran, realisasi belanja negara hingga Mei 2026 mencapai Rp1.365,4 triliun atau sekitar 35,5 persen dari pagu APBN sebesar Rp3.842,7 triliun. Angka tersebut tumbuh 34,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Peningkatan terbesar terjadi pada belanja pemerintah pusat yang mencapai Rp1.059,3 triliun atau naik 52,6 persen secara tahunan.

Belanja kementerian dan lembaga (K/L) tercatat sebesar Rp517,7 triliun atau meningkat 58,9 persen, sedangkan belanja non-K/L mencapai Rp541,6 triliun atau tumbuh 47 persen. Menurut Purbaya, percepatan realisasi belanja tersebut sesuai dengan strategi pemerintah untuk memperkuat efektivitas anggaran dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

“Bagus, artinya sesuai dengan target kami ingin mempercepat belanja,” imbuh Purbaya.

Baca Juga: Purbaya Lapor APBN Defisit Rp180,4 Triliun per Mei 2026

Sementara itu, transfer ke daerah masih mengalami kontraksi sebesar 4,9 persen secara tahunan dengan realisasi mencapai Rp306,1 triliun. Meski demikian, pemerintah menilai kondisi fiskal secara keseluruhan tetap terjaga dengan baik.

Hal tersebut tercermin dari keseimbangan primer yang kembali mencatat surplus sebesar Rp58,6 triliun. Surplus ini menunjukkan kemampuan fiskal pemerintah dalam mengelola pendapatan, belanja, dan kewajiban utang secara lebih berkelanjutan.

“Yang penting lagi, surplus keseimbangan primernya Rp58,6 triliun. Sudah positif lagi. Artinya, anggaran kita sekarang lebih berkesinambungan dibanding bulan-bulan sebelumnya,” kata Purbaya.

(Sumber: Antara)

x|close